Langgar Disiplin Berat! PDIP Pecat Effendi Simbolon
RAJAMEDIA.CO - Polkam, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memecat politisi kawakan Effendi Simbolon dari keanggotan. Effendu Simbolon dianggap membangkang keputusan partai.
Kebenaran kabar pemecatan dikomfirmasi Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat. Ia menyebut Effendi Simbolon dipecat karena pelanggaran kode etik, pelanngaran disiplin berat.
"Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik, disiplin partai, dan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai," ujar Djarot dikutip, Minggu (1/12).
Diketahui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 1648/KPTS/DPP/XI/2024, Effendi dipecat karena dinilai tidak mengindahkan instruksi DPP PDIP terkait rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDIP pada Pilkada 2024 (Pramono Anung-Rano Karno, dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (Ridwan Kamil-Suswono).
Menurut DPP PDIP, sikap Effendi tersebut merupakan pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan PDIP, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai, sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran berat.
"DPP memandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Effendi Muara Sakti Simbolon dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," bunyi surat tersebut.
Atas sanksi organisasi berupa pemecatan tersebut, DPP PDIP melarang Effendi Simbolon melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apa pun yang mengatasnamakan PDIP.
DPP PDIP akan mempertanggungjawabkan surat keputusan itu dalam kongres partai dan syarat tersebut berlaku sejak ditetapkan.
Surat itu ditetapkan di Jakarta pada 28 November 2024 dan ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri serta Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.
Politik | 6 hari yang lalu
Parlemen | 6 hari yang lalu
Pendidikan | 5 hari yang lalu
Opini | 6 hari yang lalu
Hukum | 6 hari yang lalu
Hukum | 4 hari yang lalu
Politik | 6 hari yang lalu
Parlemen | 4 hari yang lalu
Opini | 3 hari yang lalu