Komnas Haji: Biaya Haji 2026 Sudah Moderat, Tapi Subsidi Harus Dikurangi!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Haji - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bersama Panitia Kerja (Panja) Haji DPR mengumumkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) rata-rata tahun 2026 sebesar Rp87,4 juta per jemaah. Angka ini turun Rp1,2 juta dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp89,41 juta.
 

Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj menjelaskan, dari total biaya tersebut, jemaah hanya perlu membayar Rp54,1 juta (62%), sementara Rp33,3 juta (38%) disubsidi dari optimalisasi nilai manfaat hasil kelolaan dana haji.
 

Komnas Haji: Postur Biaya Cukup Moderat
 

Menurut Mustolih, postur biaya haji 2026 dinilai cukup moderat di tengas situasi perekonomian nasional dan global yang belum stabil. Ia menegaskan bahwa efisiensi tetap bisa dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan.
 

"Biaya haji kali ini bisa menjaga dua kutub kepentingan yang selalu tarik menarik. Penurunan Bipih yang ditanggung jemaah bisa direalisasikan, dan subsidi dari nilai manfaat juga tetap terjaga tanpa pembengkakan," ujar Mustolih dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/10/2025).
 

Peringatan Komnas Haji: Subsidi Harus Dikurangi Bertahap
 

Mustolih mengingatkan, meski terlihat menguntungkan, subsidi yang bersumber dari nilai manfaat dana haji harus dikurangi secara bertahap untuk menjaga keberlanjutan sistem keuangan haji jangka panjang.
 

"Idealnya, subsidi dari nilai manfaat ini kedepan harus terus dikurangi demi sustainability keuangan haji. Karena jemaah haji ada yang antri sampai puluhan tahun," tegasnya.
 

Potret Ketimpangan Subsidi: Rp33 Juta vs Rp500 Ribu
 

Komnas Haji membeberkan fakta mencolok dalam pembagian hasil investasi dana haji. Dana sebesar Rp172 triliun dari 5,5 juta calon jemaah yang diinvestasikan BPKH dibagi ke tiga pos:
 

- Subsidi jemaah berangkat: Rp33-35 juta/orang

- Virtual account jemaah tunggu: Rp500 ribu/orang/tahun

- Operasional BPKH: sekitar 5% per tahun
 

"Jumlah subsidi kepada jemaah haji yang berangkat lebih dulu dan jemaah haji tunggu terlalu timpang dan tidak adil. Ini bisa membahayakan keberlangsungan keuangan haji," ungkap Mustolih.
 

Komnas Haji Minta Kualitas Layanan Tetap Maksimal
 

Meski biaya turun, Mustolih menegaskan bahwa kualitas pelayanan harus tetap maksimal. Mulai dari persiapan di tanah air, pelayanan di tanah suci, puncak prosesi ibadah di Armuzna, hingga kepulangan ke tanah air.
 

"Penyelenggaraan haji 2026 merupakan tugas perdana Kemenhaj. Ini akan diawasi dan disorot oleh masyarakat luas dan tentu saja oleh Presiden," pungkas Mustolih.
 

Komnas Haji juga mendorong Kemenhaj dan Panja Haji DPR konsisten dengan kesepakatan biaya yang sudah diumumkan hingga terbitnya Keputusan Presiden sebagai payung hukum resmi.