Komisi XIII Sidak HAM di Raja Ampat! DPR Soroti Investasi Nakal & Penyingkiran Masyarakat Lokal

RAJAMEDIA.CO - Sorong, Kunker DPR — Komisi XIII DPR RI menaruh perhatian besar terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan penegakan HAM di Provinsi Papua Barat Daya. Kunjungan kerja yang digelar Kamis (19/6/2025) itu tak hanya seremonial, tapi menyisir langsung isu strategis yang selama ini menjadi bara dalam sekam, terutama di wilayah Raja Ampat.
 

Dipimpin Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira, para legislator menggelar dialog mendalam bersama Gubernur Papua Barat Daya, DPRD, Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga perwakilan dari Komnas HAM dan Kementerian Hukum dan HAM.
 

“Kasus di Raja Ampat ini menyentuh langsung soal hak-hak asasi ekonomi dan hak hidup masyarakat. Ada yang perlu segera dievaluasi,” tegas Andreas kepada awak media usai pertemuan.
 

Masyarakat Hanya Jadi Penonton? DPR: Tidak Bisa!
 

Dalam pertemuan tersebut, Komisi XIII menyerap sejumlah masukan tajam dari MRP dan tokoh lokal, terutama soal investasi yang tak berpihak pada masyarakat asli. Andreas mengingatkan, investasi bukan alat untuk mengeksploitasi, tapi seharusnya jadi kendaraan kesejahteraan.
 

“Jangan sampai masyarakat lokal hanya jadi penonton dalam eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di tanah mereka sendiri,” tandas Legislator PDIP itu.
 

Komisi XIII mendukung penuh usulan evaluasi ulang terhadap seluruh izin investasi di Papua Barat Daya, khususnya di Raja Ampat yang dikenal sebagai ikon konservasi laut dunia.
 

HAM Jadi Titik Kritis Legislasi Daerah Otonomi Baru
 

Isu hak asasi manusia menjadi fokus utama dalam rapat dengar pendapat. Komisi XIII juga menyampaikan dukungan terhadap penguatan Komnas HAM, baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua.
 

Tak kalah penting, kehadiran Ditjen Imigrasi, Ditjen Pemasyarakatan, dan jajaran Kemenkumham di forum ini mempertegas bahwa pelindungan HAM harus dikawal lintas sektor dan lintas instansi.
 

Susunan Kekuatan Delegasi DPR RI di Sorong

 

Kunjungan kerja Komisi XIII kali ini dihadiri oleh nama-nama penting dari lintas fraksi:
 

- Jamaluddin Idham, Franciscus Sibarani, dan Jamaludin Malik (PDI Perjuangan dan Partai Golkar)
 

- Yan Parmenans Mandenas, Adik Sasongko (Gerindra)
 

- Tony Tesar (NasDem), Anisah Syakur (PKB), dan Meity Rahmatia (PKS)

Mereka sepakat bahwa daerah otonomi baru seperti Papua Barat Daya butuh pengawasan ketat, bukan hanya serapan dana pusat.
 

“DPR akan terus kawal agar pembangunan tak sekadar fisik, tapi juga bermartabat dan adil bagi rakyat Papua,” ujar Meity Rahmatia di sela dialog.