Pesantren dan Restorasi Martabat Guru

RAJAMEDIA.CO - MUTU pendidikan tidak akan pernah melampaui mutu gurunya. Sekuat apa pun kurikulum dirancang, secanggih apa pun teknologi digunakan, dan sebesar apa pun anggaran dialokasikan, hasil akhirnya tetap ditentukan oleh kualitas guru yang berdiri di depan kelas. Guru adalah aktor utama yang menerjemahkan kebijakan menjadi pengalaman belajar yang hidup. Di tangan gurulah ilmu pengetahuan berubah menjadi pemahaman, nilai menjadi karakter, dan harapan menjadi masa depan. Jika guru unggul, sekolah akan bermutu. Jika guru lemah, reformasi pendidikan hanya menjadi slogan. Karena itu, pembangunan bangsa harus dimulai dari pemuliaan profesi guru.

Sejarah pendidikan guru di Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini sejak awal memahami pentingnya menyiapkan pendidik secara khusus. Pada masa kolonial, pemerintah mendirikan Kweekschool untuk melatih guru secara sistematis. Setelah kemerdekaan, lahir SGB, SPG, dan PGA yang membentuk calon guru sejak usia muda. Pada tahun 1954, pemerintah mendirikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru sebagai tonggak modernisasi pendidikan guru. Semua lembaga tersebut dibangun atas keyakinan bahwa guru tidak dapat dibentuk secara instan. Guru harus disiapkan melalui sistem yang terencana, disiplin, dan berorientasi pengabdian. Sejarah ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan selalu bergantung pada keseriusan negara dalam menyiapkan guru.

Penutupan SPG dan PGA pada awal 1990-an memang meningkatkan standar akademik dengan menempatkan pendidikan guru pada jenjang sarjana. Namun, kebijakan itu juga meninggalkan kekosongan yang belum sepenuhnya terisi. Indonesia kehilangan lembaga yang secara sistematis membentuk guru dalam satu ekosistem nilai, disiplin, dan keteladanan. Pendidikan guru menjadi lebih formal dan teoritis, tetapi tidak selalu menyatu dengan pembentukan karakter. Banyak calon guru memiliki ijazah, tetapi belum tentu ditempa dalam budaya pengabdian. Kondisi ini bukan kesalahan individu, melainkan kelemahan desain kelembagaan. Karena itu, Indonesia memerlukan model baru yang lebih utuh.

Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi persoalan serius berupa ketergantungan panjang terhadap guru honorer. Selama bertahun-tahun, kekurangan guru diatasi melalui rekrutmen darurat yang tidak selalu diikuti kepastian status dan kesejahteraan. Mulai 1 Januari 2027, tidak ada lagi guru honorer di satuan pendidikan negeri. Kebijakan ini harus dibaca sebagai momentum untuk membangun sistem penyiapan guru yang lebih tertib. Jika tidak dibangun sistem baru, masalah yang sama akan berulang dengan nama yang berbeda. Karena itu, penghapusan honorer harus diikuti reformasi kelembagaan. Negara harus menyiapkan guru dari hulunya.

Dalam konteks inilah, Indonesia memerlukan Sekolah Tinggi Guru (Kulliyatul Mu’allimin) Indonesia. Lembaga ini dirancang sebagai institusi strategis untuk menyiapkan guru pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan vokasi. Tujuannya bukan sekadar menghasilkan lulusan yang memenuhi syarat administratif. Tujuannya adalah membentuk pendidik yang unggul secara intelektual, kokoh secara moral, dan matang dalam kepemimpinan. Sekolah ini menjadi pusat kaderisasi guru terbaik bangsa. Dari sinilah kebutuhan guru nasional dipenuhi secara terencana. Guru kembali ditempatkan sebagai profesi yang sangat terhormat.

Gagasan ini memiliki akar kuat dalam tradisi pesantren. Pesantren sejak lama menjadi kawah candradimuka yang menempa guru, ulama, dan pemimpin bangsa. Masjid menjadi pusat nilai, asrama menjadi ruang pembentukan karakter, bahasa menjadi jendela dunia, dan organisasi menjadi laboratorium kepemimpinan. Pendidikan tidak berhenti pada transfer ilmu, tetapi menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Tradisi Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyah membuktikan bahwa sistem ini efektif melahirkan pendidik yang disiplin dan mandiri. Pesantren menunjukkan bahwa karakter dibentuk melalui budaya hidup. Inilah warisan pendidikan Indonesia yang sangat berharga.

Sekolah Tinggi Guru memadukan keunggulan sekolah kedinasan dan tradisi pesantren. Keduanya bertumpu pada sistem berasrama, disiplin, keteladanan, dan semangat pengabdian. Sekolah kedinasan menegaskan pentingnya meritokrasi, ikatan dinas, dan kepastian karier. Pesantren menegaskan pentingnya adab, spiritualitas, dan kepemimpinan. Sintesis ini melahirkan model pendidikan guru yang utuh. Mahasiswa tidak hanya kuliah, tetapi ditempa selama dua puluh empat jam. Dari sistem ini lahir “Guru Republik” yang siap mengabdi di seluruh Indonesia.

Rekrutmen mahasiswa dilakukan melalui seleksi nasional yang ketat. Negara harus aktif menjaring putra-putri terbaik dari seluruh provinsi, termasuk dari daerah terpencil dan keluarga sederhana. Seleksi menilai kemampuan akademik, integritas, empati, kesehatan, dan komitmen pengabdian. Dengan sistem ini, profesi guru kembali menjadi jalur kehormatan. Talenta terbaik bangsa terdorong untuk memilih dunia pendidikan. Meritokrasi dan keadilan sosial berjalan beriringan. Guru kembali menjadi cita-cita yang membanggakan.

Kurikulum STGI memadukan pedagogi modern, psikologi perkembangan, literasi, numerasi, teknologi pembelajaran, bahasa, dan kepemimpinan. Mahasiswa dibina agar menguasai ilmu pendidikan sekaligus memiliki akhlak dan kedisiplinan yang kuat. Masjid menjadi pusat pembinaan nilai dan etika profesi. Asrama menjadi ruang pembentukan karakter. Bahasa Indonesia, Arab, dan Inggris digunakan untuk memperluas wawasan. Organisasi mahasiswa melatih kepemimpinan. Pendidikan berlangsung secara utuh dan menyeluruh.

Sekolah pendidikan guru yang unggul harus didukung oleh sekolah laboratorium. Program seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda dapat dijadikan lab school nasional. Di sana mahasiswa mengamati proses belajar, melakukan praktik mengajar, dan mengembangkan inovasi pembelajaran. Teori diuji dalam situasi nyata. Penelitian tumbuh dari pengalaman lapangan. Kampus terhubung langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan guru berlangsung dalam laboratorium hidup.

Lulusan STGI disiapkan untuk mengabdi pada seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Mereka dapat ditempatkan di sekolah negeri maupun swasta, madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan vokasi. Sebagian dapat diangkat sebagai PNS atau PPPK sesuai kebutuhan nasional. Sebagian lainnya mengabdi melalui skema kemitraan yang menjamin kesejahteraan dan pengembangan karier yang setara. Prinsipnya sederhana: semua guru profesional harus memperoleh perlindungan dan penghargaan yang adil. Setiap anak bangsa berhak diajar oleh guru terbaik. Negara harus memastikan hal itu terjadi.

Sistem ini memungkinkan perencanaan kebutuhan dan distribusi guru secara lebih presisi. Pemerintah dapat menghitung jumlah guru yang dibutuhkan, bidang keahlian, dan lokasi penempatannya. Ketimpangan antara kota dan desa dapat diatasi secara sistematis. Kebutuhan guru tidak lagi ditutup dengan rekrutmen honorer yang bersifat darurat. Dalam jangka panjang, STGI dapat berkembang menjadi pusat riset dan inovasi pendidikan nasional. Tradisi pesantren, kekuatan akademik, dan praktik lapangan berpadu dalam satu ekosistem peradaban. Dari sinilah lahir pembaruan pendidikan yang berakar pada budaya Indonesia dan berstandar global.

Sekolah Tinggi Guru (Kulliyatul Mu’allimin) Indonesia itu bisa transformasi LPTK atau FKIP yang memadukan keunggulan sekolah kedinasan dan kebijaksanaan tradisi pesantren. Keduanya bertumpu pada sistem berasrama, disiplin, keteladanan, dan semangat pengabdian. Didukung sekolah laboratorium seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, lembaga ini menjadi pusat kaderisasi guru yang menyatukan ilmu, karakter, kepemimpinan, dan praktik pendidikan dalam satu ekosistem peradaban. Dari rahim institusi inilah akan lahir pendidik terbaik bangsa. Mereka tidak sekadar mengajar, tetapi membentuk jiwa Indonesia. Inilah jalan strategis untuk mengakhiri ketergantungan pada guru honorer, memuliakan profesi guru, dan membangun masa depan republik.

Penulis: Ketua Presidium FSPP Provinsi Banten