Komisi I DPR dan Pimpinan TNI Sepakat Jaga Persatuan Bangsa, Tolak Darurat Militer

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan komitmen seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah dinamika nasional yang berkembang. 
 

Pernyataan ini disampaikan usai rapat kerja tertutup dengan Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Panglima TNI, serta para Kepala Staf Angkatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
 

Rapat yang membahas rencana kerja dan anggaran pertahanan Tahun 2026 ini juga menyepakati pentingnya menjaga stabilitas nasional dan menolak segala bentuk anarkisme yang mengancam persatuan bangsa.
 

Komitmen Jaga Persatuan dan Duka untuk Korban
 

Utut Adianto menyatakan bahwa Komisi I DPR sepakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mengikuti arahan Presiden yang ingin memajukan Indonesia tanpa saling menyalahkan.
 

"Yang jelas, Komisi I sepakat bahwa kita harus menjaga betul persatuan dan kesatuan. Bapak Presiden, sebagaimana disampaikan di Batujajar, nafasnya adalah merangkul semua titik dan elemen bangsa. Beliau menginginkan kita ke depan maju tanpa saling menyalahkan," ujar Utut.
 

Komisi I DPR juga menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa 28-31 Agustus 2025. 
 

"Kemarin tentu semua sudah terinformasikan, kita doakan mereka semua khusnul khotimah," ucap Utut.
 

Peringatan Wamenhan terhadap Aksi Anarkis
 

Wakil Menteri Pertahanan RI (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menyatakan keprihatinan pemerintah atas maraknya tindakan anarki dalam beberapa hari terakhir. Ia menegaskan bahwa Presiden telah memberikan arahan agar TNI dan Polri bertindak tegas dan terukur dalam menjaga ketertiban.
 

"Penyampaian aspirasi adalah hak rakyat, silahkan disampaikan ke DPR atau kementerian sesuai mekanisme. Namun jangan ditunggangi hingga menimbulkan tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum maupun mengancam keselamatan masyarakat," tegas Wamenhan.
 

Wamenhan juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama membangun kondusifitas nasional dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak yang ingin menunggangi situasi.
 

TNI Tegak pada Konstitusi, Tolak Darurat Militer
 

Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita menegaskan bahwa TNI tetap tegak pada konstitusi dalam menjaga keamanan negara. Ia secara tegas membantah isu yang berkembang di media sosial mengenai kemungkinan penerapan darurat militer.
 

"Kalau ada anggapan seperti itu tentunya itu sangat salah jauh dari apa yang kita lakukan. Kita taat konstitusi," tandas Wakil Panglima TNI.
 

Pernyataan ini menegaskan komitmen TNI untuk tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak akan menerapkan langkah-langkah di luar mekanisme demokrasi yang berlaku.
 

Rapat kerja antara Komisi I DPR dengan pimpinan TNI dan Kementerian Pertahanan ini menunjukkan keseriusan semua pihak dalam menjaga stabilitas nasional dan menolak segala bentuk anarkisme yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.