DPR Warning! Jangan Jadikan Carbon Trading Alasan Merusak Hutan

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Komisi IV DPR RI mengingatkan pemerintah agar tidak terlena mengejar cuan dari perdagangan karbon (carbon trading) hingga melupakan tujuan utamanya: menyelamatkan hutan Indonesia.
 

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menegaskan, perdagangan karbon harus menjadi instrumen pelestarian lingkungan, bukan pintu baru bagi eksploitasi kawasan hutan.
 

"Jangan sampai target carbon trading justru merusak hutan kita. Tujuan utama kita adalah pelestarian hutan," tegas Firman di Palembang, dikutip Sabtu (18/7/2026).
 

BACA JUGA

Ahmad Safei Warning! Jangan Suruh Guru Jadi Tukang Bersih Sekolah Rakyat

Netty Ingatkan BGN: Jangan Kelola MBG Pakai Instruksi Lisan!

UMKM Dihabisi Banjir Impor! DPR Semprot Kemendag: Mana Perlindungan Produk Lokal?

Tata Kelola Harus Kuat, Jangan Asal Jalan
 

Firman meminta pemerintah segera membangun tata kelola perdagangan karbon yang jelas, transparan, dan memiliki sistem pengawasan yang ketat.
 

Menurutnya, seluruh kawasan yang masuk dalam skema perdagangan karbon harus dipetakan secara akurat agar tidak menimbulkan konflik maupun penyimpangan di lapangan.
 

Tak hanya itu, mekanisme perlindungan investasi juga harus disiapkan, termasuk skema asuransi bagi pelaku usaha yang berinvestasi di sektor karbon.
 

"Bagaimana bentuk pengawasannya, pemetaannya, kemudian bagaimana cover asuransinya, sehingga jangan sampai terjadi kerugian terhadap investasi karbon," ujarnya.
 

Belajar dari Luka Tambang dan Sawit
 

Politikus Partai Golkar itu mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi berbagai persoalan tata kelola yang selama ini terjadi di sektor pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit.
 

Menurut Firman, kekayaan hutan Indonesia merupakan anugerah yang harus dijaga untuk generasi mendatang, bukan sekadar sumber keuntungan ekonomi.
 

"Hutan ini adalah anugerah Tuhan yang harus dilindungi. Apa pun bentuk pengelolaannya, jangan sampai mengulang kegagalan yang pernah terjadi di sektor pertambangan maupun sawit," katanya.
 

Pelestarian Tetap Nomor Satu
 

Firman menegaskan, Komisi IV DPR memandang manfaat ekonomi dari perdagangan karbon hanyalah nilai tambah (secondary income).
 

Sementara itu, misi utama kebijakan tersebut tetap menjaga kelestarian hutan, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendukung komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.
 

"Spirit Komisi IV jelas. Carbon trading itu hanya penerimaan kedua. Yang paling utama adalah bagaimana kita menyelamatkan hutan kita," pungkasnya.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tajam, Terpercaya.