Silpa APBN Meledak! Banggar DPR Soroti Dana Menganggur Rp255,5 Triliun

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyoroti lonjakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pelaksanaan APBN 2026 yang mencapai Rp255,5 triliun. Angka tersebut dinilai jauh melampaui tren SILPA pada tahun-tahun sebelumnya dan berpotensi menjadi beban fiskal jika tidak segera dimanfaatkan.
 

Persoalan itu menjadi salah satu perhatian utama Banggar saat membahas evaluasi pelaksanaan APBN semester pertama bersama Menteri Keuangan.
 

Said Abdullah: Belum Pernah Terjadi Selama 11 Tahun
 

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengaku terkejut dengan besarnya nilai SILPA tahun ini.
 

Menurutnya, selama lebih dari satu dekade berada di Banggar, rata-rata SILPA hanya berkisar Rp70 triliun. Karena itu, angka Rp255,5 triliun dinilai sebagai kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
 

"Concern kami yang pertama adalah SILPA sebesar Rp255,5 triliun. Selama saya di Banggar 11 tahun, rata-rata SILPA sekitar Rp70 triliun. Sekarang mencapai Rp255,5 triliun dan ini belum pernah terjadi," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/7/2026).
 

Dana Menganggur, Negara Tetap Bayar Bunga
 

Politikus PDI Perjuangan itu menilai tingginya SILPA menunjukkan masih banyak program pembiayaan maupun investasi pemerintah yang belum berjalan optimal pada semester pertama.
 

Jika kondisi tersebut berlanjut hingga akhir tahun, dana yang seharusnya mendorong pertumbuhan ekonomi justru akan mengendap tanpa memberikan manfaat bagi masyarakat.
 

Ironisnya, negara tetap harus menanggung biaya bunga atas dana yang tidak dimanfaatkan tersebut.
 

"Kalau pembiayaan dan investasi itu tidak dieksekusi sampai semester kedua, maka dana tersebut tidak produktif. Padahal Rp255,5 triliun itu tetap menjadi beban bunga sekitar 7,2 persen," tegasnya.
 

Banggar Minta Pemerintah Buka Penyebabnya
 

Banggar DPR meminta pemerintah menjelaskan penyebab lambatnya realisasi pembiayaan dan investasi yang membuat SILPA melonjak drastis.
 

Menurut Said, pemerintah harus memastikan anggaran yang sudah disiapkan segera disalurkan agar mampu menggerakkan ekonomi nasional, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik.
 

Jangan Sampai APBN Kehilangan Daya Dorong
 

Banggar mengingatkan APBN harus menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
 

Karena itu, dana yang telah dialokasikan tidak boleh hanya tersimpan di kas negara tanpa memberikan dampak nyata.
 

"Kami ingin mengetahui sejauh mana program pembiayaan dan investasi dilakukan pemerintah. Jangan sampai uang yang sudah disiapkan justru menjadi beban karena tidak dimanfaatkan," pungkas Said.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tajam, Terpercaya.