Kini Gandeng Kejagung, Langkah Kemenhaj Siapkan Haji Bebas Korupsi Makin Diapresiasi

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Haji - Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap semakin mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) dalam menyiapkan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang bersih dari korupsi.

Setelah sebelumnya merekrut sebanyak tujuh mantan penyidik KPK saat masih sebagai Badan Penyelenggara (BP) Haji dan Umrah, kini kementerian yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak itu akan menggandeng Kejaksaan Agung untuk mengawasi penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut.

Kemenhaj menggandeng Kejagung untuk pengawasan pengadaan barang dan jasa, termasuk untuk melakukan screening dan tracking terhadap calon pejabat/pegawai kementerian yang baru dibentuk tersebut.

Empat Titik Rawan Korupsi

Yudi mengakui ada sejumlah titik rawan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dia mencatat setidaknya ada empat celah yang harus diawasi agar tidak menjadi ajang korupsi. Yaitu, pembagian kuota haji, pengadaan transportasi, katering, dan penginapan atau hotel.

"Empat ini kan rawan. Dan di sini kan duitnya banyak. Itu (dana) yang harus dikelola dengan baik. Karena kalau misalnya tidak ada korupsi, tentu jamaah akan mendapatkan fasilitas sesuai dengan apa yang dibayarkan," jelas Yudi kepada Raja Media Network (RMN) Rabu (1/10/2025).

Namun dia mengingatkan sistem yang baik akan sia-sia kalau SDM-nya bermasalah. Karena itulah dia menyambut baik adanya screening dan tracking terhadap para calon pegawai/pejabat Kemenhaj untuk memastikan mereka bersih dari praktik korupsi sebelumnya.

"Saya mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Gus Irfan dan Bang Dahnil. Artinya memang harus di-screening mantan-mantan pegawai Kemenag yang akan masuk Kementerian Haji dan Umrah supaya clear," tegas Yudi.

Dorong Kemenhaj Libatkan KPK

Terlebih, katanya menekankan, pihak KPK sebelumnya telah menyebut bahwa ada aliran dana korupsi kuota haji, yang saat ini sedang disidik, mengalir ke pegawai Kemenag, kementerian yang sebelumnya menjadi penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji.

Karena itu menurutnya, Kemenhaj juga perlu berkoordinasi dengan KPK, terutama apabila para pegawai Kemenag yang ditengarai terlibat kasus kuota haji ini juga termasuk yang akan bermigrasi ke Kemenhaj. Hal ini untuk mengantisipasi pejabat bermasalah bergabung ke Kemenhaj.

"Karena sekarang ini kan pegawai Kementerian Haji dan Umrah sudah bagus, the winning team-lah. Karena sudah dipilih oleh BP Haji sebelumnya. Artinya jangan sampai yang masuk orang yang busuk, nanti malah membusuki," katanya mengingatkan.

Karena itu, dia menekankan Kemenhaj harus benar-benar konsisten menjadikan hasil screening dan tracking sebagai basis utama penerimaan pegawai. Kalau memang tidak lolos, harus dicarikan penggantinya untuk kemudian dites lagi.

"Karena tidak mungkin Kementerian Haji dan Umrah akan bersih kalau sapunya kotor. Saya pikir itu yang paling utama. Karena intinya bukan sekadar sistem, tetapi adalah orangnya. Karena kalau sistemnya bagus, orangnya buruk itu bisa diakali akali," tegasnya.

Tujuh Eks Penyidik KPK Harus Jadi Contoh

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK ini pun sangat berharap tujuh temannya yang pernah sama-sama di KPK dan kini menjadi pejabat di Kemenhaj harus bisa mewarnai dan menjadi role model bagi yang lain.

"Setidaknya pegawai-pegawai yang lain itu merasa terpantau oleh orang-orang (eks penyidik KPK) ini. Mereka bisa menjadi whistleblower, mereka bisa menjadi watchdog. Karena korupsi itu di ruang gelap. Ketika ada orang-orang ini, itu setidaknya mengurangi keinginan teman-teman (eks) Kemenag yang biasanya korup menjadi tidak korup."

Kalau memang para pejabat Kemenhaj itu nantinya benar-benar terbukti berintegritas, menolak suap, gratifikasi, dan korupsi terutama terkait pengadaan barang dan jasa, dia menekankan, hal ini merupakan prestasi luar biasa yang akan dikenang masyarakat Indonesia nantinya.

"Kalau itu terjadi, saya yakin Kementerian Haji dan Umrah di bawah Gus Irfan dan Bang Dahnil akan mencetak sejarah dan menjadi legacy bahwa penyelenggaraan haji di bawah mereka menjadi yang paling bersih, transparan, dan akuntabel," demikian Yudi Purnomo Harahap.

Pertemuan Kemenhaj dan Jamintel Kejagung

Sebagaimana diberitakan, kemarin Kemanhaj menggelar pertemuan dengan Jamintel Kejagung terkait penguatan tata kelola penyelenggaraan haji yang transparan dan berintegritas. Keduanya turut membahas persiapan memorandum of understanding (MoU) atau kerja sama untuk penyelenggaraan haji yang bebas dari korupsi.

Dalam kesempatan itu, Wamen Dahnil menjelaskan setidaknya ada 10 proses doing business mulai dari pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri sampai dengan luar negeri yang nanti akan diawasi secara ketat oleh Kejagung.

Selain itu, dia menuturkan bahwa Jamintel Kejagung juga akan melakukan proses screening dan tracking terkait calon pejabat yang akan migrasi ke Kemenhaj. Para pejabat dan calon pegawai yang akan migrasi itu berasal dari Kemenag, Kementerian Kesehatan, dan kementerian lainnya yang terkait.

“Karena kami tidak ingin SDM-SDM yang ada di Kementerian Haji nanti justru punya masalah-masalah terkait dengan praktik-praktik manipulasi, rente, dan korupsi dalam penyelenggaraan haji sebelumnya,” jelasnya.

"Nah oleh sebab itulah nanti Kejaksaan Agung melalui Jamintel akan melakukan tracking terhadap ada sekitar 400 nama calon pejabat maupun ASN di Kementerian Haji dan Umrah," lanjut Wamen Dahnil.