Hindari Perkelahian Politik, Ketum PP Muhammadiyah: Wasit Pemilu Harus Adil!

RAJAMEDIA.CO - Samarinda - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mewanti-wanti supaya jangan sampai terjadi dalam kontestasi politik nasional.

Peringatan Haedar Nashir itu merujuk keributan antara official Timnas Sepakbola Indonesia dengan Thailand U20, usai Indonesia menggebuk Thailand 5-2 di final sepakbola SEA Games di Kamboja.

Haedar menjelaskan, dalam regulasi pertandingan sepakbola yang sudah ada pakemnya saja masih terjadi perkelahian, apalagi dalam sebuah kompetisi yang regulasinya masih dijauhi oleh para pemain. Tidak hanya itu, kontestasi politik akan jauh lebih keras menurutnya jika ditarik pada ranah ideologi.

"Ideologi itu menimbulkan fanatisme yang kuat, yang militansi dan lebih ujung lagi orang akan menyebut dengan fanatisme buta. Fanatik saja sudah bermasalah, apalagi butanya,” ujar Haedar dalam amanat di acara Peresmian Gedung Jenderal Sudirman Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Rabu (17/5).

Lebih jauh, Guru Besar Sosiologi ini menjelaskan, politik praktis yang disenyawakan dengan ideologi acapkali akan melahirkan kontestasi yang keras. Seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1955 yang memicu adanya tragedi 1965. Dalam meredam ketegangan dan mengeliminasi faktor konflik ini menurutnya adalah tugas negara.

Pemerintah tidak boleh memihak

Kata Haedar, menciptakan Pemilu yang langsung, bersih, jujur dan adil merupakan tugas penyelenggara negara.

Pemerintah menurutnya harus memposisikan diri sebagai wasit dari pertandingan. Karena itu, pemerintah harus adil tidak boleh memihak salah satu pihak, sebab jika itu yang terjadi maka itu adalah awal dari panasnya pertandingan.

"Jadi kalau yang menjadi pengawas pertandingan, lembaganya di atas tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya apalagi terlibat, maka disitulah benih konflik akan terjadi,” ungkapnya.

Selain dari elit pemerintahan, yang bisa ikut berperan meredam potensi konflik juga adalah elit agama dan kemasyarakatan. Kunci yang bisa digunakan untuk meredam konflik oleh para elit adalah menjaga kata. Hal itu dapat dilakukan ketika berkampanye, sebab kampanye diperbolehkan, akan tetapi jika mengandung ujaran yang memecah belah itu harus dilarang.

"Muhammadiyah harus pandai menjadi dan memposisikan diri. Kita bukan pemain, kita bukan yang terlibat untuk berkontestasi, kita juga bukan wasit, tapi kita wasit secara moral dan keagamaan. Lebih dari itu, kita adalah ormas keagamaan dan ormas dakwah. Pandai-pandailah memposisikan diri,” ungkapnya.

Secara tegas Haedar berpesan supaya warga Persyarikatan Muhammadiyah dan warga bangsa supaya ‘tidak membeli’ pernyataan-pernyataan atau ujaran kebencian pemain politik yang hoax menyebabkan pecah belah.

"Meskipun ujaran pernyataan tersebut datang dari tokoh politik yang dia pilih, sebab ciri warga berkemajuan itu adalah kritis," pungkasnya.