75 Persen Responden CELIOS Mengaku Stres, Muhammadiyah Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan

RAJAMEDIA.CO – Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga memperhatikan kenyamanan psikologis masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.
 

Pernyataan tersebut disampaikan Haedar merespons hasil survei Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menunjukkan 75 persen responden dari kalangan masyarakat umum merasa stres menghadapi kebijakan pemerintah.
 

Haedar menilai, temuan tersebut perlu menjadi perhatian serius sekaligus bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
 

“Kalau ada yang keliru, yang tidak tepat, ya diperbaiki. Tidak ada salahnya memperbaiki,” kata Haedar dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).
 

Kebijakan Publik Perlu Dievaluasi
 

Menurut Haedar, hasil survei CELIOS harus menjadi masukan penting dalam mengevaluasi arah kebijakan pemerintah. Evaluasi diperlukan agar setiap keputusan yang diambil tetap selaras dengan kepentingan bangsa dan negara.
 

Ia menegaskan, pemerintah tidak perlu ragu memperbaiki kebijakan apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kekeliruan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 

Pendekatan tersebut dinilai penting agar kebijakan tidak semata-mata mengejar target program, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan kondisi psikologis warga.
 

Komunikasi Pemerintah Harus Terbuka
 

Selain evaluasi, Haedar menekankan pentingnya komunikasi publik yang terbuka dan transparan. Pemerintah perlu menjelaskan latar belakang pengambilan kebijakan, tujuan yang ingin dicapai, hingga kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
 

Menurut dia, keterbukaan informasi akan membantu masyarakat memahami alasan di balik setiap keputusan pemerintah. Dengan demikian, kebijakan yang dikeluarkan tidak menimbulkan kesalahpahaman akibat minimnya penjelasan kepada publik.
 

Haedar juga menilai perkembangan teknologi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
 

“Sekarang kan lebih mudah, ada media sosial. Jadi saya yakin ini menjadi bagian penting dari kita, karena itu juga kan menyangkut kesehatan mental bangsa,” tuturnya.
 

Kesehatan Mental Bangsa Perlu Diperhatikan
 

Haedar menegaskan, perbaikan kebijakan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas komunikasi publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan program tidak mengabaikan kenyamanan sosial dan psikologis masyarakat.
 

Menurut dia, kebijakan publik idealnya tidak hanya menghasilkan capaian administratif, tetapi juga menciptakan suasana kehidupan yang lebih tenang, sehat, dan memberikan rasa nyaman bagi warga.
 

Dengan evaluasi yang berkelanjutan serta komunikasi yang transparan, pemerintah diharapkan mampu membangun kepercayaan publik sekaligus menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
 

“Dengan demikian, kebijakan publik diharapkan mampu menghadirkan kenyamanan mental dan sosial, sekaligus membangun suasana psikologis yang lebih sehat bagi seluruh warga bangsa,” pungkasnya.
 

RAJAMEDIA.CO – Cepat, Tegas, Terpercaya.