Ketua Timwas Haji DPR "Semprot" Menag: Maaf Doang Gak Cukup!

RAJAMEDIA.CO - Makkah, Timwas Haji – Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyindir tajam permintaan maaf Menteri Agama Nasaruddin Umar soal pelayanan jemaah haji Indonesia yang dinilai masih amburadul. Bagi Cucun, minta maaf sah-sah saja, tapi bukan solusi!
“Kalau pejabat negara minta maaf sih boleh-boleh aja. Tapi kalau cuma itu? Ya bukan penyelesaian! Kami dari DPR sudah wanti-wanti dari awal,” semprot Cucun di Makkah, Selasa (10/6/2025).
Menurutnya, jauh sebelum kloter pertama berangkat, DPR RI sudah mewanti-wanti potensi masalah teknis yang bisa mencuat akibat perubahan sistem pelayanan oleh Pemerintah Arab Saudi. Tapi peringatan itu, kata dia, seperti angin lalu.
“Saya sudah ingatkan Pak Menteri Agama: hati-hati, ini bisa meledak kalau tidak diantisipasi. Tapi buktinya? Masalah transportasi dari Mekah ke Arafah kacau. Tenda di Arafah juga bermasalah,” tegas Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB itu.
Politisi senior ini menilai, semestinya pemerintah sudah lebih sigap. Ibadah haji bukan agenda dadakan. Setiap tahun dilaksanakan, dan siklusnya bisa dipelajari. Kalau masih saja ada masalah yang sama, artinya pemerintah tidak belajar.
“Permintaan maaf itu etis, tapi kesiapan itu yang utama. Kita bicara soal pelayanan terhadap tamu Allah. Ini bukan urusan main-main,” tukasnya.
Sebelumnya, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada jemaah haji Indonesia. Ia mengakui masih ada persoalan dalam akomodasi, transportasi, dan katering selama puncak haji 1446 H/2025 M, dan berjanji bakal melakukan evaluasi menyeluruh.
Namun bagi Cucun, janji evaluasi tidak cukup jika pemerintah tak mau mendengar sejak awal.
“Kalau sudah kejadian baru minta maaf dan janji perbaikan, ya telat. Haji itu bukan uji coba. Ini ibadah umat Islam yang harus dilayani dengan total,” tutupnya.
Politik 2 hari yang lalu

Peristiwa | 6 hari yang lalu
Politik | 2 hari yang lalu
Ekbis | 6 hari yang lalu
Peristiwa | 6 hari yang lalu
Politik | 3 hari yang lalu
Parlemen | 4 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Nasional | 4 hari yang lalu
Parlemen | 3 hari yang lalu