Ketua Komisi VI DPR Geram: “Laut Luas, Garam Impor. Ironi Bangsa!”

RAJAMEDIA.CO - Surabaya, Parlemen – Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, mengangkat suara lantang dalam kunjungan kerja ke PT Garam di Surabaya. Ia menilai kondisi Indonesia yang masih mengimpor garam di tengah kekayaan laut yang melimpah sebagai sebuah ironi nasional yang menyakitkan.
 

“Negara kita ini lautnya luas, tapi kenapa garam saja harus impor? Ini ironi besar yang harus segera diakhiri,” tegas Anggia, Kamis (3/7/2025).

 

Garam: Lautan Dikepung, Produksi Tertinggal
 

Dalam pertemuan spesifik Komisi VI DPR RI dengan jajaran PT Garam, para anggota dewan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mencapai swasembada garam. 

 

Fakta bahwa 70 persen wilayah Indonesia merupakan laut, namun garam masih harus diimpor, menjadi tamparan keras bagi kebijakan industri dalam negeri.
 

“Sudah puluhan tahun kita seperti ini. Pemerintah harus turun tangan serius. Jangan hanya bicara di atas kertas,” cetus Anggia.
 

Bahaya Laten: Garam Industri Bocor ke Konsumsi
 

Tak hanya bicara soal impor, legislator PKB ini juga mengingatkan risiko kebocoran garam industri ke pasar konsumsi yang bisa berdampak pada kesehatan masyarakat. Ia mendorong penguatan pengawasan dan sistem distribusi agar garam industri tidak bebas masuk ke pasar rakyat.
 

“Kalau kita longgar, garam industri bisa masuk ke dapur masyarakat. Ini bukan soal ekonomi saja, tapi soal keselamatan publik,” kata Anggia.

 

Seruan Swasembada Garam
 

Komisi VI mendesak agar roadmap swasembada garam tidak hanya menjadi dokumen formal. Menurut Anggia, produksi garam nasional harus didukung infrastruktur, teknologi, dan perlindungan terhadap petani garam lokal.
 

“Kalau pemerintah bisa jamin suplai dan perlindungan untuk petani garam, saya yakin kita bisa hentikan impor dalam waktu dekat,” ujarnya penuh optimisme.

 

Indonesia Tak Boleh Kalah Soal Garam
 

Kunjungan kerja ke Surabaya ini menjadi momen penting bagi DPR RI dalam mengevaluasi langkah-langkah konkret pemerintah terkait tata kelola garam nasional.
 

Komisi VI berjanji akan membawa hasil kunjungan ini dalam rapat lanjutan bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perdagangan.
 

“Garam itu bukan hal sepele. Negara kepulauan seperti Indonesia tidak boleh kalah hanya karena tidak mampu kelola potensi sendiri,” pungkas Anggia.