Ketua DPR RI: Jangan Putihkan Sejarah!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Polkam – Ketua DPR RI, Puan Maharani, buka suara soal proyek penulisan ulang sejarah nasional yang tengah dikebut Kementerian Kebudayaan. Politisi senior PDIP itu mengingatkan pemerintah agar tak tergesa-gesa, apalagi sampai "memutihkan" bagian-bagian sejarah yang kelam.
 

“Jangan terburu-buru. Kita lihat lagi bagaimana fakta sejarah yang ada,” tegas Puan di Kompleks Parlemen, Jumat (4/7/2025).
 

Puan mengingatkan, sejarah tak boleh ditulis ulang dengan menghapus jejak penderitaan masa lalu. Ia menggarisbawahi, kelamnya sejarah adalah bagian dari perjalanan bangsa yang tak boleh disangkal atau disembunyikan.
 

“Penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Tanpa ada pihak yang dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya,” tandasnya.

 

Puan Singgung BJ Habibie dan Tragedi 1998: Fakta Itu Harus Diakui
 

Puan bahkan menyinggung Presiden ke-3 RI, BJ Habibie, yang secara terbuka mengakui adanya kekerasan terhadap perempuan saat kerusuhan 1998. Ia menegaskan, pengakuan semacam itu tak boleh diabaikan oleh pemerintah sekarang.
 

“Kalau dalam fakta sejarah memang dianggap ada yang tidak perlu (ditulis), ya apa betul? Banyak ahli sejarah yang bilang fakta itu harus jujur ditampilkan,” ucapnya.
 

Fadli Zon: Tak Ada yang Ditutup-Tutupi, Akan Ada Uji Publik!
 

Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan proyek penulisan ulang sejarah tetap berjalan. Targetnya rampung Agustus 2025. Kritik keras masyarakat sipil tak lantas membuatnya mundur.
 

“Enggak (ditunda). Kami akan lakukan uji publik pada bulan Juli. Di situ masyarakat bisa kasih masukan,” kata Fadli Zon, Rabu (2/7/2025).
 

Fadli meminta publik menahan penilaian sebelum naskah akhir dirilis. 

 

“Baru satu paragraf ditulis, sudah dihakimi. Tunggu selesai dulu dong,” ujarnya.
 

Narasi Sejarah Bukan Milik Penguasa, Tapi Milik Bangsa!
 

Sorotan tajam dari DPR jadi sinyal kuat bahwa proyek sejarah nasional tak boleh jadi panggung propaganda kekuasaan. Sejarah harus menjadi ruang kebenaran, bukan disulap jadi kisah sepihak.
 

“Jangan sampai fakta sejarah tidak dihargai atau dihormati,” pungkas Puan Maharani.