Kemenpar Diminta Alihkan Fokus Promosi ke Pembangunan Infrastruktur Pariwisata Dasar

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dasar sebagai strategi inti pariwisata nasional. Menurutnya, promosi yang gencar ke luar negeri belum diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan tata ruang destinasi di dalam negeri.

“Promosi kita luar biasa gencar sampai ke luar negeri, tetapi apakah infrastruktur kita sudah siap menerima wisatawan,” ujar Novita di Jakarta, Kamis (22/1/2026).
 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai lebih bijaksana jika sebagian anggaran promosi dialihkan untuk membenahi akses jalan, sanitasi, dan konektivitas transportasi publik antardestinasi.
 

Promosi Dinilai Seperti "Menjual Janji" Tanpa Infrastruktur Memadai

Novita menegaskan bahwa promosi tanpa kesiapan infrastruktur dasar diibaratkan seperti menjual janji. Ia menilai Kemenpar belum menyiapkan strategi visi jangka panjang yang lebih substantif untuk kemajuan pariwisata, dan dinilai hanya fokus pada alokasi anggaran untuk proyek event semata.

“Promosi tanpa kesiapan infrastruktur itu seperti menjual janji. Pemerataan destinasi wisata akan sulit tercapai,” tegasnya, terutama jika implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) belum berjalan.
 

Ia juga menyoroti bahwa pembangunan destinasi sering kali belum selaras dengan tata ruang ekologis, sehingga berpotensi menimbulkan masalah lingkungan.
 

Data Positif dari Kemenpar, Tapi Fokus Infrastruktur Tetap Jadi Sorotan

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan kinerja pariwisata nasional 2025 mencatat pertumbuhan signifikan pada sisi kunjungan, penerimaan devisa, investasi, dan tenaga kerja.
 

Hingga November 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 13,98 juta dengan pertumbuhan 10,44 persen. Devisa pariwisata triwulan I-III 2025 telah mencapai USD 13,82 miliar, dengan proyeksi kunjungan sepanjang 2025 berpotensi menembus 15,3 juta.

Meski data menunjukkan tren positif, sorotan dari Komisi VII DPR tetap mengingatkan perlunya pembenahan infrastruktur dasar sebagai fondasi yang kuat agar pertumbuhan pariwisata dapat dinikmati secara merata dan berkelanjutan.