Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Gus Jazil Sentil Haji 2025: Bus Nganggur, Makan Seadanya, Negara Bisa Rugi!

Laporan: Firman
Sabtu, 14 Juni 2025 | 14:40 WIB
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Jazilul Fawaid - Humas DPR -
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Jazilul Fawaid - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Madinah, Timwas Haji DPR RI – Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Jazilul Fawaid, menyoroti potensi kerugian negara dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.

 

Gus Jazil—begitu ia disapa—mengkritisi sejumlah ketidaksesuaian layanan dengan standar yang telah ditetapkan, mulai dari transportasi, konsumsi, hingga kinerja petugas.
 

“Jemaah jalan kaki, bus nganggur. Sopir nggak kerja, BBM nggak dipakai. Tapi negara tetap keluar uang? Itu artinya ada pihak yang untung, jemaah yang rugi,” tegas Wakil Ketua MPR RI ini, dalam pertemuan Timwas bersama Kepala Daker Madinah, Kamis (13/6/2025).
 

Konsumsi Diprotes Jemaah, Kerugian Moril dan Materiil
 

Gus Jazil juga menyoroti keluhan banyak jemaah terkait konsumsi. Menurut laporan yang diterimanya, sarapan dan makan siang kerap digabung dalam satu paket, dan porsinya tak sesuai kebutuhan.
 

“Selama ini baru dihitung kerugian moril. Tapi bagaimana dengan kerugian material jemaah? Ini harus ada mekanisme perhitungan,” ujar politisi Fraksi PKB tersebut.
 

Petugas Diam-Diam Untung, Tapi Tak Kerja?
 

Tak berhenti di situ, Gus Jazil pun menyinggung soal petugas haji yang tidak menjalankan tugas tapi tetap menerima tunjangan. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk lain dari potensi kerugian negara.
 

“Jangan-jangan, yang paling untung itu justru petugas yang tak kerja. Fasilitas jalan, kerja nol,” sindirnya tajam.
 

Minta Transparansi dan Evaluasi Sistemik
 

Dalam kesempatan itu, Gus Jazil mendesak Kementerian Agama untuk lebih transparan. Ia meminta agar data petugas haji dibuka ke publik, termasuk sistem kerja dan evaluasinya. Timwas DPR RI juga mendorong evaluasi menyeluruh untuk membenahi tata kelola haji secara jangka panjang.
 

“Kita belajar dari Daker Madinah yang lebih rapi. Itu jadi contoh baik untuk dibawa ke daerah lain. Kita butuh sistem evaluasi haji yang sistemik dan akurat,” pungkas Gus Jazil.rajamedia

Komentar: