DPR Minta Kemendagri dan Pemprov Aceh-Sumut Duduk Bareng: Empat Pulau Jangan Jadi Bara!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, angkat bicara soal polemik pendaftaran empat pulau yang diklaim milik Aceh tapi tercatat dalam administrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 
 

Ia menegaskan perlunya pertemuan ulang antara Kemendagri, Pemerintah Aceh, dan Pemprov Sumut secara terbuka dan melibatkan para ahli.
 

“Langkah baiknya, walaupun sudah ada surat keputusan, ketiga pihak duduk bersama kembali. Dialog dan kajian ulang secara komprehensif itu penting, dengan melibatkan ahli topografi, lembaga geografis, hingga TRWPN. Semua harus dilakukan transparan dan objektif,” kata Zulfikar kepada Parlementaria, Jumat (13/6/2025).
 

Lebih dari Sekadar Peta: Ini Juga Soal Psikologis dan Identitas Sosial
 

Menurut politisi Golkar ini, persoalan batas wilayah bukan cuma garis di atas peta. 
 

“Ini juga menyangkut psikologis, budaya, ekonomi, hingga ekspresi politik masyarakat. Kalau itu tercederai, bisa memicu konflik horizontal,” tegasnya.
 

Ia pun menyinggung pentingnya pendekatan damai yang menjaga harmoni antarwarga. “Justru batas wilayah harus jadi alat pemersatu, bukan sumber perpecahan,” ujarnya.
 

Apresiasi Respons Kemendagri, Tapi Tahapan Ilmiah Jangan Dilangkahi
 

Zulfikar juga mengapresiasi sikap responsif Kemendagri dan pernyataan Gubernur Aceh. Namun, ia mengingatkan ada tahapan penting yang belum dilakukan. 
 

“Ini bukan sekadar administratif. Tahapan saintifik dan semangat objektivitas justru yang paling penting. Jangan loncat ke keputusan tanpa data dan dialog.”
 

Momentum Perbaikan Nasional: Banyak Batas Desa dan Daerah Masih Bermasalah
 

Tak hanya Aceh-Sumut, Zulfikar melihat kasus ini sebagai pembelajaran nasional. 
 

“Masih banyak batas desa dan daerah yang belum jelas. Semoga ini jadi titik balik untuk menyelesaikannya secara beradab,” pungkasnya.