Gudang Beras dan Meja Kabinet

RAJAMEDIA.CO - SAYA membayangkan suasana Hambalang siang kemarin itu tidak sedang tegang. Tidak pula penuh gebrakan ala rapat kabinet yang kaku. Lebih mirip pertemuan orang-orang yang sedang diingatkan: bahwa kekuasaan bukan soal jabatan, tapi soal keberanian.

Presiden Prabowo membuka taklimat awal tahun 2026 dengan bahasa yang nyaris klise. Salam lintas agama. Ucapan syukur. Namun setelah itu, arah pidatonya jelas: jangan jadi pemimpin penunggu perintah.
 

Kalimat itu sederhana. Tapi sesungguhnya, itulah penyakit lama birokrasi kita. Aman adalah tidak berbuat apa-apa. Aman adalah menunggu disposisi. Aman adalah berlindung di balik aturan. Padahal, sejarah bangsa ini tidak pernah dibangun oleh orang-orang yang menunggu aman.
 

Prabowo tampaknya paham betul soal ini.
 

Ia berbicara tentang dunia yang tidak baik-baik saja. Thailand dan Kamboja saling baku tembak. India dan Pakistan saling curiga. Negara-negara pengekspor pangan bisa menutup pintu kapan saja. Pandemi kemarin sudah mengajarkan satu hal: uang tidak selalu bisa membeli beras.
 

Di titik itu, pidato Prabowo menjadi sangat Prabowo.
 

Ia kembali ke obsesinya: pangan. Energi. Kemandirian. Berdiri di atas kaki sendiri. Kalimat yang dulu sering diejek sebagai slogan, kini ia bawa dengan data. Dengan angka. Dengan gudang beras.
 

“Per 31 Desember 2025, Indonesia swasembada beras,” katanya.
 

Kalimat itu mungkin tidak membuat semua orang bertepuk tangan. Tapi bagi negara agraris yang bertahun-tahun bangga impor, itu bukan kalimat kecil. Cadangan beras lebih dari 3 juta ton. Tertinggi sepanjang sejarah republik. Bahkan melampaui era yang selama ini disebut-sebut sebagai masa emas swasembada.
 

Lalu Prabowo masuk ke isu yang paling sering dijadikan sasaran olok-olok: Makan Bergizi Gratis.
 

Program ini, sejak awal, dianggap terlalu besar, terlalu mahal, terlalu ambisius. Banyak pakar tersenyum sinis. Ada yang terang-terangan menyebutnya mustahil.
 

Setahun kemudian, angkanya berbicara sendiri: 55 juta penerima.
 

Brazil, kata Prabowo, butuh 11 tahun untuk menjangkau 40 juta. Indonesia melakukannya dalam satu tahun. Apakah sempurna? Tidak. Prabowo tidak menutup mata. Tapi 99,99 persen berhasil, katanya. Sisanya bukan untuk disembunyikan, tapi untuk diperbaiki.
 

Yang menarik, Prabowo tidak berbicara sebagai teknokrat. Ia berbicara sebagai orang yang percaya satu kalimat Bung Karno: perut lapar tidak bisa menunggu.
 

Di titik ini, pidato itu berubah menjadi sangat personal. Ia bercerita tentang anak-anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Tentang nasi dengan daun-daunan. Tentang teriakan anak-anak di daerah: “Pak, kapan kami dapat MBG?”
 

Kalimat-kalimat seperti ini biasanya tidak nyaman bagi para pengamat. Terlalu emosional. Terlalu populis. Tapi justru di situlah politik menemukan nuraninya.
 

Menjelang akhir, Prabowo menyentil hal yang paling jarang diucapkan pemimpin secara terbuka: kekuasaan yang bersih pasti akan diserang.
 

Ia tahu ia akan dimaki. Ia tahu ia akan difitnah. Ia tahu akan ada yang ingin pemerintah gagal, karena terlalu banyak orang yang hidup nyaman di tengah kemiskinan rakyat.
 

“Kalau orang jahat mengejek kita, berarti kita benar,” katanya.
 

Kalimat itu bukan sekadar pembelaan diri. Itu adalah peringatan bagi para menterinya: bersiaplah tidak populer. Bersiaplah diserang. Bersiaplah berdiri di sisi yang tidak nyaman.
 

Hambalang hari itu bukan sekadar tempat retret. Ia seperti ruang cermin. Tempat para pemegang kekuasaan bercermin: apakah mereka pemimpin yang berani, atau hanya pejabat yang rajin menunggu perintah.
 

Tahun 2026 baru dimulai. Dunia tetap bergolak. Kritik akan tetap datang. Tapi satu hal jelas dari Hambalang: pemerintah ini memilih bergerak, bukan menunggu aman.
 

Dan dalam politik, sering kali, itu pilihan yang paling mahal.

Penulis: Ketua DPP Pro Journalismedia Siber (PJS), Wabendum IKALUIN Jakarta