DPRD Soroti Ketimpangan Penyaluran Program Bantuan Tempat Ibadah Pemprov DKI

RAJAMEDIA.CO -  Jakarta, Sosial - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS, Abdul Aziz, menyoroti ketimpangan penyaluran Program Bantuan Operasional Tempat Ibadah (BOTI) yang digagas oleh Pemprov DKI Jakarta.

 

Menurutnya, masih banyak masjid dan musholla yang belum menerima bantuan tersebut, bahkan ada yang sebelumnya pernah menerima, namun kini tidak lagi.

 

"Hasil reses saya kemarin, masih banyak masjid dan musholla yang belum menerima BOTI, atau pernah menerima namun sekarang tidak dapat lagi,” ungkap Aziz dalam rapat kerja bersama Biro Dikmental dan Spiritual DKI Jakarta, Rabu (23/7/2025).

 

Lakukan Pendataan Ulang Secara Menyeluruh

 

Aziz juga mempertanyakan alasan penolakan atau keterlambatan pencairan dana BOTI. Karena itu dia meminta agar dilakukan pendataan ulang secara menyeluruh.

 

"Saya kira ini perlu didata ulang bersama Dewan Masjid Indonesia (DMI) agar seluruh masjid dan musholla mendapatkan keadilan,” tegasnya.

 

Ia menegaskan, ketidakmerataan bantuan ini bisa menimbulkan kesan bahwa Pemprov DKI tidak menjunjung prinsip keadilan dan pemerataan dalam pelayanan kepada tempat ibadah.

 

Program Tebus Ijazah juga Dipertanyakan

 

Selain menyoroti bantuan untuk tempat ibadah, politikus juga yang menjabat sebagai Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta ini juga menyinggung persoalan program tebus ijazah yang dinilai belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

 

Menurutnya, masih banyak siswa yang terhambat mengambil ijazah karena menunggak biaya sekolah. Padahal ijazah merupakan syarat penting untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan.

 

"Masih banyak siswa yang belum bisa menebus ijazahnya karena terkendala biaya. Ini harus menjadi perhatian serius," ujar Aziz.

 

Dorong Penambahan Anggaran

 

Ia mendorong agar Pemprov DKI Jakarta menambah anggaran program tebus ijazah guna memastikan tidak ada lagi anak-anak Jakarta yang tertahan masa depannya hanya karena persoalan administrasi.

 

"Program tebus ijazah ini harus benar-benar dituntaskan sebelum wacana sekolah gratis diterapkan secara menyeluruh di DKI Jakarta," pungkasnya.