Sari Yuliati ke DPRD: Jangan Sekadar Punya Kuasa, Jadilah Penjaga Integritas!

RAJAMEDIA.CO – Riau, Legislator – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengingatkan seluruh anggota DPRD agar tidak hanya menjalankan fungsi politik, tetapi juga menjadi penjaga integritas dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Menurutnya, kepercayaan rakyat hanya bisa dijaga melalui pengawasan yang kuat, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik.
 

Pesan itu disampaikan Sari saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) se-Pulau Sumatra di Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (27/6/2026).
 

"DPRD lahir dari mandat rakyat melalui pemilu langsung. Karena itu, penguatan kedudukan DPRD bukan sekadar penambahan kewenangan, tetapi juga penguatan tanggung jawab moral, integritas, dan akuntabilitas kepada masyarakat," tegasnya.
 

DPRD Harus Mampu Menjawab Aspirasi Rakyat
 

Politisi Partai Golkar itu menegaskan DPRD memegang peran strategis sebagai representasi rakyat di daerah.
 

Karena itu, penguatan kelembagaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan profesionalisme, kualitas legislasi, serta kemampuan melahirkan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
 

Menurutnya, DPRD dituntut menjadi lembaga yang tidak hanya aktif membuat peraturan daerah, tetapi juga memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
 

Apresiasi Aspirasi ADKASI
 

Sari juga mengapresiasi berbagai masukan yang disampaikan ADKASI, mulai dari penguatan kedudukan DPRD hingga penyempurnaan mekanisme perjalanan dinas.
 

Ia menjelaskan sejumlah aspirasi tersebut telah dikomunikasikan bersama kementerian terkait. Namun, implementasinya masih memerlukan penyesuaian terhadap sejumlah regulasi yang berlaku.
 

"Seluruh aspirasi akan terus kami kawal agar dapat diwujudkan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," ujarnya.
 

Checks and Balances Harus Sehat
 

Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Pimpinan DPR RI itu menegaskan fungsi pengawasan DPRD harus dijalankan berdasarkan prinsip checks and balances yang sehat.
 

Menurutnya, hubungan DPRD dengan kepala daerah bukanlah arena saling menjatuhkan ataupun saling berkompromi demi kepentingan sempit.
 

"Checks and balances harus menjadi fondasi kemitraan yang sejajar antara DPRD dan kepala daerah untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat," katanya.
 

Manfaatkan Teknologi untuk Awasi Pembangunan
 

Sari juga mendorong DPRD mulai memanfaatkan teknologi dan data sebagai instrumen pengawasan modern.
 

Dengan pendekatan berbasis data, DPRD dinilai akan lebih objektif dalam mengawasi jalannya pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, hingga pengendalian harga kebutuhan pokok.
 

Menurutnya, pengawasan berbasis data akan membuat fungsi kontrol DPRD semakin efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 

Momentum Perkuat Otonomi Daerah
 

Menutup sambutannya, legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD menjadikan Rakorwil ADKASI sebagai momentum memperkuat reformasi pemerintahan daerah.
 

Ia berharap semangat inovasi, kolaborasi, dan optimisme terus menjadi fondasi dalam membangun otonomi daerah yang semakin kuat.
 

"Saya mengajak seluruh pimpinan dan anggota DPRD menjadikan Rakorwil ini sebagai titik tolak memperkuat otonomi daerah yang berlandaskan keseimbangan, inovasi, dan optimisme, sehingga mampu menghadirkan pemerintahan daerah yang semakin kuat dalam melayani masyarakat," pungkasnya.
 

RAJA MEDIA 2026 I Parlemen