DPR Sentil Kemenhut: Jangan Cuma Urus Pengusaha!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, 1 Maret 2025 – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menyoroti kebijakan Kementerian Kehutanan yang dinilai selama ini lebih condong melayani kepentingan pengusaha besar ketimbang rakyat kecil. Ia pun meminta Menteri Kehutanan saat ini menghapus kesan buruk yang melekat di kementerian tersebut pada masa lalu.
"Pak Menteri yang baik, tolong hilangkan kesan bahwa Kementerian Kehutanan hanya memberikan privilege besar kepada pengusaha dan mengabaikan hak-hak rakyat kecil," tegas Yohan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Kamis lalu (27/2).
Izin Pengusaha Gampang, Rakyat Kecil Dibikin Susah?
Yohan tak main-main. Ia melihat pola yang terjadi selama ini, di mana izin untuk pengusaha besar begitu mudah dikeluarkan, sementara rakyat kecil yang tinggal di sekitar kawasan hutan justru kesulitan.
"Banyak kasus di mana izin diberikan begitu gampang kepada pengusaha. Tapi ketika rakyat kecil ingin mendapatkan haknya, justru dipersulit," ujarnya.
Tak cuma bicara, Yohan mengungkap bahwa banyak masyarakat datang ke Komisi IV DPR mengadukan keluhan mereka. Bahkan, ada yang sampai menangis karena tanah mereka diambil alih, sementara pemerintah tak memberi perlindungan.
"Mereka datang ke sini, menangis sambil menceritakan betapa susahnya berhadapan dengan aparat dan pengusaha. Lahan mereka diambil, tapi tak ada yang membela," ungkapnya.
Pemukiman Masih Masuk Kawasan Hutan, Kapan Beres?
Yohan juga menyoroti ketidakjelasan status pemukiman yang dulunya hutan, tapi kini berkembang menjadi kawasan perkotaan. Salah satu contohnya, kata dia, terjadi di Kota Kupang.
"Di sana sudah ada pemukiman, gereja, sekolah dasar negeri, SMP negeri. Tapi saat mau dikembangkan, masih dianggap kawasan hutan. Kenapa yang begini-begini nggak segera diselesaikan? Ini justru bisa menciptakan konflik laten antara masyarakat dan pemerintah," paparnya.
Rakyat Jangan Sampai Menjerit!
Politisi Fraksi PAN itu meminta Kementerian Kehutanan turun tangan dan segera menyelesaikan masalah-masalah kecil yang langsung menyangkut kehidupan rakyat.
"Harapan kami, persoalan yang langsung berhadapan dengan rakyat kecil ini tolong diinventarisir. Jangan sampai mereka harus datang ke Komisi IV sambil menangis dan merasa tak dilindungi oleh negara!" tegasnya.
Kementerian Kehutanan, dengar baik-baik! Jangan sampai rakyat terus menjerit karena merasa ditinggalkan!
Politik | 3 hari yang lalu
Parlemen | 3 hari yang lalu
Hukum | 2 hari yang lalu
Hukum | 2 hari yang lalu
Hukum | 2 hari yang lalu
Nasional | 2 hari yang lalu
Opini | 3 hari yang lalu
Parlemen | 3 hari yang lalu
Parlemen | 3 hari yang lalu