Dewi Yustiana: Listrik Harus Masuk Sawah, Bukan Cuma Masuk Desa!

RAJAMEDIA.CO -  Jakarta, Parlemen – Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustiana menyoroti pentingnya peran PLN dalam mendukung sektor pertanian melalui program elektrifikasi. 
 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Direktur Utama PLN, Dewi mengingatkan agar program ketahanan energi sejalan dengan prioritas ketahanan pangan nasional.
 

Listrik Jangan Hanya Masuk Desa, Tapi Masuk Sawah Juga!

 

“Ketahanan energi dan ketahanan pangan itu dua-duanya program utama Presiden. Jangan hanya bicara listrik masuk desa, tapi juga listrik masuk sawah!” tegas Dewi di Gedung Nusantara I, Senayan, Senin (30/6/2025).
 

Politisi Golkar itu menekankan pentingnya kehadiran listrik di sektor pertanian sebagai tulang punggung swasembada pangan nasional. Ia menyebut, dari Aceh sampai Papua, mayoritas penduduk di berbagai daerah adalah petani, dan butuh dukungan listrik untuk menunjang produktivitas mereka.
 

Regenerasi PLN dan Tantangan Swasembada
 

Dewi mempertanyakan kesiapan PLN dalam merealisasikan program elektrifikasi untuk sektor pertanian di seluruh Indonesia. 

 

“Bagaimana tingkat regenerasi PLN untuk mendukung sektor pertanian dari Aceh sampai Papua?” tanya Dewi.
 

Menurutnya, swasembada pangan bukan hanya soal pupuk dan bibit, tapi juga akses energi yang memadai.
 

EBT: Jangan Mahal, Jangan Elit
 

Selain soal pertanian, Dewi juga menyoroti pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Ia mendorong agar PLN lebih selektif dalam memilih teknologi EBT yang terjangkau dan efisien.
 

“Potensi EBT kita besar, ada tenaga hidro, surya, bio. Tapi yang dibangun harus yang cost-nya rendah dan masuk akal secara anggaran,” jelasnya.
 

Dewi berharap pembangunan pembangkit berbasis EBT bisa mengutamakan pendekatan biaya yang terjangkau agar tetap sustain dalam jangka panjang.
 

“Bicara Energi Harus Bicara Anggaran!”
 

“PLN harus bisa memilih teknologi EBT yang affordable. Ini bukan soal idealisme energi semata, tapi soal keberlanjutan bisnis dan dukungan anggaran negara.” pungkasnya.