Dewan Tolak Pajak UMKM: Warteg Dipajakin, Negara Mau Untung dari Rakyat Miskin?

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen – Wacana pemberlakuan pajak bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menuai penolakan keras dari sejumlah anggota DPR RI. Tiga srikandi dari Komisi VII DPR RI menyuarakan hal senada: jangan jadikan rakyat kecil sasaran pungutan di tengah ekonomi yang belum pulih!
 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mengingatkan pemerintah agar mengkaji ulang kebijakan ini. Menurutnya, UMKM bisa bertahan pasca pandemi saja sudah syukur. Masa sekarang mau dibebani pajak lagi?
 

“Kita masih perlu kaji ulang, apalagi kondisi ekonomi masih berat. Semua pihak mestinya tahan diri, jangan langsung tambah-tambah beban rakyat,” kata Chusnunia di Kabupaten Bekasi, Jumat (4/7/2025).
 

Eva: Ini Sama Saja Mau Pajakin Warteg!
 

Nada tegas juga datang dari Anggota Komisi VII, Eva Monalisa. Ia menilai penerapan pajak UMKM, khususnya untuk penjual makanan siap saji dan makanan basah, sama saja seperti memajaki warteg.
 

“UMKM yang menjual makanan matang itu rata-rata rakyat menengah ke bawah. Produknya pun belum tentu kena SNI atau BPOM. Masak begini juga mau dipajaki?” ketus Eva.
 

Novita: UMKM Belum Untung, Malah Diperas Negara!
 

Tak kalah tajam, Anggota Komisi VII lainnya, Novita Hardini, menegaskan bahwa kebijakan ini benar-benar tidak masuk akal. Menurutnya, banyak pelaku UMKM yang belum tentu untung, malah banyak yang jualan hanya untuk bertahan hidup sehari-hari.
 

“Mereka itu bukan korporasi, mereka cuma cari makan! Gimana bisa dipajaki?” tegas Novita.

 

Ia menambahkan, jika UMKM terus ditekan, efek domino sosial bisa makin parah.
 

“Jangan-jangan nanti malah muncul kemiskinan baru, pengangguran meningkat, ketimpangan makin lebar. Ini bukan cuma soal pajak, tapi soal nasib rakyat bawah!”

 

Novita pun secara terbuka meminta Menteri Keuangan menghentikan niat memberlakukan pajak untuk UMKM jika masih ingin ekonomi nasional tumbuh signifikan di 2026.
 

“UMKM itu tulang punggung ekonomi. Kalau tulang punggungnya dipatahkan pajak, ekonomi kita tinggal napas doang,” tutupnya tajam.