Dasco Umumkan Reformasi Internal DPR Usai Terima Aspirasi Mahasiswa

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan sejumlah langkah reformasi internal DPR usai menerima aspirasi perwakilan organisasi kemahasiswaan pada Rabu (3/9/2025). 
 

Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya @sufmi_dascoa.
 

Dalam pernyataannya, Dasco menyebutkan bahwa pimpinan DPR telah berkoordinasi dan menyepakati beberapa langkah konkret menanggapi aspirasi mahasiswa, termasuk penghapusan tunjangan perumahan dan moratorium kunjungan kerja luar negeri.
 

Langkah-Langkah Reformasi DPR
 

Dasco merinci langkah reformasi yang akan segera diterapkan oleh DPR RI. Pertama, DPR akan mengevaluasi tunjangan anggota dewan, termasuk menghentikan tunjangan perumahan secara efektif sejak 31 Agustus 2025.
 

Kedua, DPR memutuskan moratorium kunjungan kerja luar negeri dan melakukan efisiensi perjalanan dinas dalam negeri. Langkah ini merupakan respons atas tuntutan mahasiswa agar anggaran negara digunakan lebih efektif.
 

Ketiga, terkait RUU Perampasan Aset, Dasco menyatakan bahwa RUU ini akan segera dibahas setelah beberapa undang-undang terkait seperti RUU KUHAP selesai.
 

Reformasi Dipimpin Langsung oleh Ketua DPR
 

Dasco menegaskan bahwa proses reformasi internal DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani untuk memastikan transparansi dan efektivitas pelaksanaannya.
 

"Terkait reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani agar berjalan lebih baik dan transparan," tulis Dasco dalam unggahan Instagramnya.
 

Pemerintah Akan Terima Perwakilan Mahasiswa
 

Dalam pengumuman tersebut, Dasco juga menyebutkan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Menteri Sekretaris Negara. 
 

"Alhamdulillah pemerintah akan menerima perwakilan mahasiswa besok," tulisnya, menandakan bahwa dialog antara pemerintah dengan mahasiswa akan terus berlanjut.
 

Pengumuman langkah reformasi ini merupakan respons langsung DPR terhadap tuntutan mahasiswa yang menyuarakan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi DPR.