DPR Perkuat Koordinasi Ekonomi, Dasco Tekankan Sinkronisasi Kebijakan

RAJAMEDIA.CO – Jakarta – DPR RI memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Danantara Indonesia untuk membahas perkembangan ekonomi serta keuangan nasional dan kebutuhan sinkronisasi kebijakan antarlembaga.
 

Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/9/2026). 
 

Bukan Menyatukan Kewenangan
 

Dasco menegaskan koordinasi antarlembaga bukan dimaksudkan untuk menggabungkan kewenangan masing-masing institusi. Fokusnya adalah menyelaraskan arah kebijakan agar berbagai instrumen ekonomi nasional dapat berjalan secara terpadu.

“Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Dasco. 
 

Menurutnya, kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga investasi negara perlu berjalan dalam arah yang saling mendukung dengan tetap menghormati kewenangan masing-masing lembaga.
 

Komunikasi Antar-Lembaga Diperkuat
 

Dasco mengatakan komunikasi yang kuat diperlukan agar setiap institusi memahami langkah, kebijakan, dan tantangan yang dihadapi lembaga lainnya.
 

Dengan komunikasi tersebut, kebijakan pada satu sektor diharapkan dapat berjalan selaras dengan kebijakan di sektor lainnya.

“Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya. 
 

Bahas Perkembangan Ekonomi Nasional
 

Pertemuan juga menjadi ruang pertukaran pandangan mengenai perkembangan ekonomi terkini, pelaksanaan kebijakan strategis, serta berbagai isu yang membutuhkan koordinasi lintas lembaga.
 

Dasco menekankan pentingnya menjaga efektivitas sekaligus akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap kebijakan. Koordinasi diperlukan agar langkah strategis dapat dilakukan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. 
 

Tetap Hormati Independensi Lembaga
 

Koordinasi tersebut diarahkan untuk memperkuat keselarasan kebijakan tanpa mengurangi independensi maupun tanggung jawab masing-masing institusi.
 

DPR menilai komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam menghadapi isu ekonomi yang melibatkan berbagai instrumen kebijakan, mulai dari fiskal dan moneter hingga sektor jasa keuangan serta investasi negara.
 

Sejumlah Pejabat Hadir
 

Pertemuan tersebut dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. 
 

Pertemuan ini menjadi bagian dari penguatan komunikasi dan koordinasi lintas lembaga dalam membahas isu strategis perekonomian nasional, dengan tetap menempatkan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing institusi sesuai mandatnya.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.