Cegah PHK Massal Tekstil, DPR RI Dorong Sinergi Kemenaker–Kemenkeu

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator  — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai upaya strategis dan mendesak untuk menahan laju pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri tekstil nasional.
 

Menurut Netty, sektor tekstil masih menjadi salah satu tulang punggung penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Namun, gelombang PHK yang telah berdampak pada puluhan ribu pekerja menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan penanganan harus dilakukan secara terintegrasi dan tepat sasaran.
 

Tekstil Masih Sektor Strategis
 

Netty menegaskan, industri tekstil memiliki kontribusi besar terhadap stabilitas ketenagakerjaan nasional. Karena itu, upaya pencegahan PHK harus ditempatkan sebagai agenda prioritas bersama pemerintah.
 

“Industri tekstil memiliki peran besar dalam menyerap tenaga kerja. Karena itu, upaya pencegahan PHK perlu menjadi prioritas bersama agar perlindungan pekerja tetap optimal,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/12/2025).
 

Insentif Perlu Diiringi Pengawasan
 

Politisi Fraksi PKS ini mengingatkan bahwa berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah—mulai dari keringanan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan hingga kebijakan pengupahan—harus dibarengi dengan penguatan pengawasan dan dukungan konkret terhadap keberlangsungan industri.
 

Menurutnya, kebijakan tanpa pengawalan berpotensi tidak memberikan dampak signifikan bagi perlindungan pekerja.
 

Pencegahan Lebih Baik dari Penanganan
 

Netty menilai, mencegah PHK jauh lebih efektif dibandingkan menangani dampaknya. Pasalnya, pekerja yang telah terkena PHK berisiko kehilangan perlindungan secara optimal, termasuk dalam skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
 

“Skema perlindungan seperti JKP pada dasarnya sudah disiapkan negara. Namun, skema tersebut akan kurang efektif jika PHK terjadi secara masif. Karena itu, kebijakan pencegahan menjadi sangat penting,” tegasnya.
 

Dorong Kolaborasi Lintas Kementerian
 

Lebih lanjut, Netty mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kemenaker, Kemenkeu, dan kementerian teknis terkait, untuk merumuskan solusi jangka pendek dan jangka menengah yang mampu menjaga kelangsungan industri sekaligus melindungi tenaga kerja.
 

“Perlindungan tenaga kerja dan keberlangsungan industri harus berjalan beriringan. Dengan kolaborasi yang kuat, kita berharap gelombang PHK dapat ditekan dan hak-hak pekerja tetap terjaga,” pungkasnya.