Banjir–Longsor Padang Pariaman, DPR RI Minta Pemulihan Lintas Sektor Dipercepat

RAJAMEDIA.CO — Padang Pariaman, Kunker — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat, tidak bisa dilakukan secara parsial. 
 

Menurutnya, dampak bencana telah menyentuh hampir seluruh sektor kehidupan masyarakat, sehingga penanganannya harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.
 

Pernyataan tersebut disampaikan Saleh saat kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Padang Pariaman, Senin (22/12/2025).
 

Dampak Menyentuh Seluruh Sektor
 

Saleh menilai, bencana yang terjadi tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari UMKM, pariwisata, hingga sektor ekonomi kreatif.
 

“Dampak dari bencana ini luas sekali. Hampir seluruh sektor kehidupan kita kena. Karena itu penanganannya juga harus dilakukan secara komprehensif,” ujar Saleh kepada Parlementaria.

UMKM Tak Bisa Berdiri Sendiri
 

Politisi Fraksi PAN ini menekankan bahwa pemulihan UMKM tidak bisa dipisahkan dari kebangkitan sektor lainnya. Pemerintah, menurutnya, harus melihat pemulihan pascabencana sebagai satu kesatuan kebijakan lintas sektor.
 

“Kalau kita bantu UMKM, itu sebetulnya hanya melihat satu sisi dari kerja pemerintah yang harus dilakukan secara menyeluruh,” katanya.
 

Pemerintah Diminta Bergerak Cepat dan Terukur
 

Saleh mengingatkan pentingnya kecepatan dan ketepatan langkah pemerintah dalam menangani dampak bencana. Ia menilai, keterlambatan penanganan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat.
 

“Kami mengimbau pemerintah melakukan langkah-langkah kerja yang cerdas, taktis, cepat, dan terukur supaya ini bisa segera diselesaikan dan tidak menghilangkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
 

Partisipasi Publik Jadi Kunci
 

Selain peran pemerintah, Saleh juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemulihan. Kritik dan masukan dinilai perlu, namun harus disertai solusi yang konstruktif.
 

“Silakan dikritik, sampaikan pendapat, tapi juga harus ada solusi supaya pemerintah tahu pada titik mana harus masuk dan meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.

Risiko Stagnasi Ekonomi Daerah
 

Berdasarkan Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, keterlambatan pemulihan lintas sektor berpotensi memperpanjang stagnasi ekonomi di daerah terdampak bencana, terutama wilayah yang sangat bergantung pada UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
 

Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemulihan agar berjalan cepat, terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat Padang Pariaman.