Bocor! DPR Minta Pengawasan BBM dan LPG Subsidi Diperketat

RAJAMEDIA.CO - Kendari, RMN – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi di Sulawesi Tenggara perlu dilakukan lebih ketat. Ia menyoroti masih adanya penyalahgunaan distribusi yang menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran.
 

"Masih ada oknum yang mengalihkan BBM subsidi ke sektor industri. Padahal, subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan," ujar Syafruddin usai Kunjungan Kerja Komisi XII di Kendari, Jumat (20/3/2024).
 

Menurutnya, distribusi BBM subsidi harus benar-benar sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, di lapangan, masih ditemukan adanya kebocoran distribusi.
 

"Terkadang ada pihak yang bermain dengan memanfaatkan celah di lapangan. Ini harus menjadi perhatian bersama," kata politisi Fraksi PKB tersebut.
 

SPBU Bermasalah Terancam Sanksi
 

Untuk mencegah penyalahgunaan, Syafruddin mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan. Jika ada dugaan kecurangan dalam distribusi BBM atau LPG bersubsidi, ia meminta masyarakat segera melaporkannya.
 

"Jika terbukti ada SPBU yang terlibat dalam permainan ini, kami akan meminta agar izinnya dicabut," tegasnya.
 

Sinergi dengan TNI-Polri untuk Pengawasan
 

Sebagai bagian dari pengawasan yang lebih ketat, DPR juga mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, Pertamina, serta TNI dan Polri. Sinergi ini dinilai penting untuk mencegah praktik penimbunan dan distribusi ilegal.
 

"Kami sudah menjalin koordinasi dengan TNI dan Polri untuk memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan dengan transparan dan tidak disalahgunakan," ujar Syafruddin.
 

Dengan pengawasan yang lebih ketat, diharapkan BBM dan LPG bersubsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak, bukan oleh pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi.