Bencana Sumatra Rusak 213 Ribu Rumah, Pemerintah Siapkan Skema Bantuan Berlapis

RAJAMEDIA.CO - Aceh Tamiang, Rekontruksi Bencana — Skala kerusakan akibat rangkaian bencana di Pulau Sumatra terungkap kian masif. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan, berdasarkan laporan terbaru yang diterima pemerintah pusat, sekitar 213 ribu unit rumah terdampak bencana, mulai dari rusak ringan hingga hilang total.
 

Data tersebut disampaikan Mendagri saat meninjau wilayah terdampak di Aceh Tamiang, Kamis (1/1/2026), dengan menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat dinamis.
 

“Kepala BNPB barusan menyampaikan data yang paling terbaru, karena memang ini datanya bergerak dinamis. Sehingga total rumah yang terdampak itu lebih kurang 213.000,” ujar Tito.
 

Bantuan Disesuaikan Tingkat Kerusakan
 

Tito menjelaskan, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menyalurkan bantuan biaya perbaikan rumah yang disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan.
 

Untuk rumah rusak ringan, pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp15 juta, sementara kategori rusak sedang akan menerima Rp30 juta per unit.
 

Skema ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan rumah warga agar bisa segera kembali dihuni.
 

Kemensos Tambah Bantuan Isi Rumah dan Ekonomi
 

Selain bantuan perbaikan rumah, Kementerian Sosial (Kemensos) juga akan menyalurkan bantuan tambahan bagi warga terdampak bencana.
 

“Data ini juga digunakan Kemensos untuk memberikan pembiayaan Rp3 juta untuk menambah bantu isi rumahnya, seperti kursi dan tempat tidur yang rusak. Untuk ekonominya Rp5 juta,” jelas Tito.

Bantuan tersebut ditujukan untuk meringankan beban warga sekaligus mendorong pemulihan ekonomi keluarga pascabencana.
 

Hunian Sementara dan Dana Tunggu Hunian
 

Sementara itu, bagi rumah dengan kategori rusak berat maupun hilang, pemerintah menyiapkan skema penggantian hunian. Warga terdampak akan difasilitasi dengan hunian sementara atau diberikan Dana Tunggu Hunian (DTH).
 

“Konsepnya adalah disiapkan hunian sementara atau mereka punya pilihan diberikan juga biaya daftar tunggu, dana tunggu hunian,” kata Mendagri.

Skema ini disiapkan agar warga tetap memiliki tempat tinggal yang layak selama proses pembangunan hunian permanen.
 

Data Masih Bergerak, Daerah Diminta Gerak Cepat
 

Meski angka kerusakan rumah telah mencapai 213 ribu unit, Tito menegaskan data tersebut masih dapat berubah seiring masuknya laporan terbaru dari pemerintah daerah.
 

Ia meminta seluruh kepala daerah untuk bergerak cepat menyampaikan data lapangan secara terkoordinasi melalui gubernur masing-masing.
 

“Kami sudah beberapa kali rapat dan rekan-rekan kepala daerah selalu kami minta tolong bantu cepat datanya, dikoordinir oleh para gubernur. Untuk Sumatra Barat sudah cepat, kemudian Sumatra Utara juga datanya sudah banyak yang masuk dari kabupaten,” ungkap Tito.
 

Pemerintah pusat menegaskan percepatan validasi data menjadi kunci agar bantuan dapat disalurkan tepat sasaran dan pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat dan efektif.