Avtur Naik, Haji Tetap Aman! Wamenhaj: Presiden Larang Biaya Dibebankan ke Jemaah

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Gejolak Timur Tengah bikin harga avtur dunia meroket. Tapi ada kabar tegas dari pemerintah: jemaah haji tak akan ikut menanggung beban.
 

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan, instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto sudah jelas—kenaikan biaya operasional penerbangan tidak boleh dibebankan ke jemaah.
 

Instruksi Presiden: Jemaah Jangan Dibebani
 

Dahnil menegaskan, lonjakan harga avtur akibat dinamika geopolitik tidak akan mengganggu biaya haji.
 

“Sesuai instruksi Presiden, kenaikan ini tidak akan dibebankan kepada jemaah. Pemerintah akan mencari solusi fiskal,” ujarnya, Sabtu (11/4/2026).
 

Langkah ini disebut sebagai bentuk keberpihakan negara agar ibadah tetap terjangkau.
 

Pemerintah Siapkan Skema Penyesuaian
 

Untuk menutup potensi lonjakan biaya, pemerintah tengah menyiapkan berbagai opsi, termasuk penyesuaian anggaran agar beban negara tetap terjaga.
 

Keseimbangan jadi kunci: jemaah tidak terbebani, tapi fiskal negara juga tetap aman.
 

Logistik Aman, Stok Dijamin 3 Bulan
 

Tak hanya soal biaya, pemerintah juga memastikan kesiapan logistik jemaah selama di Tanah Suci.
 

Dahnil menyebut, kontrak dan stok kebutuhan pokok sudah diamankan hingga tiga bulan ke depan.
 

“Jemaah tidak perlu khawatir. Semua kebutuhan sudah kami mitigasi,” tegasnya.
 

Waspada Geopolitik, Sistem Sudah Disiapkan
 

Pemerintah terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah. Harapannya, kondisi tidak makin memanas dan mengganggu penyelenggaraan haji 1447 H.
 

Namun jika situasi memburuk, pemerintah mengklaim sudah menyiapkan berbagai skenario.
 

“Kita berharap tidak eskalatif. Tapi sistem sudah siap menghadapi skenario terburuk,” kata Dahnil.
 

Pesan untuk Petugas: Layani Jemaah Maksimal
 

Dahnil juga mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah untuk bekerja ekstra.
 

Fokusnya satu: memastikan jemaah bisa beribadah dengan aman, nyaman, dan terlindungi.
 

Pesan pemerintah jelas: gejolak global boleh naik, tapi pelayanan haji tak boleh ikut goyah.