Aset Negara Dikebut untuk Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Bentuk Tim Khusus

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Pemerintah memperkuat koordinasi pemanfaatan aset negara untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, dan Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin bertemu dengan Kepala BPKP M. Yusuf Ateh di Kantor BPKP, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
 

Rapat tersebut membahas kesiapan lahan, ketepatan sasaran penerima manfaat, hingga tata kelola pemanfaatan aset negara untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan.
 

Tim Koordinasi di Bawah BP BUMN
 

Salah satu hasil rapat adalah kesepakatan membentuk tim koordinasi di bawah BP BUMN.
 

Tim ini bertugas mengidentifikasi sekaligus mengoordinasikan aset-aset negara yang berpotensi dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan.
 

Aset milik BUMN, khususnya PT KAI, dinilai memiliki potensi besar karena berada di sejumlah kawasan strategis perkotaan yang membutuhkan tambahan hunian.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pemanfaatan aset negara harus dilakukan dengan tujuan yang tepat serta melalui tata kelola yang benar.
 

“Yang kita bahas adalah bagaimana pemanfaatan lahan negara dengan tujuan yang baik dan dengan cara yang benar. Data-data juga sudah disiapkan oleh BPS supaya tepat sasaran,” ujar Maruarar.
 

Menurutnya, pembentukan tim koordinasi tersebut diharapkan membuat pemanfaatan aset negara untuk sektor perumahan lebih terarah dan terintegrasi.
 

Manggarai Segera Jadi Lokasi Groundbreaking
 

Salah satu aset yang akan segera dimanfaatkan berada di kawasan Manggarai, Jakarta.
 

Pemerintah menyiapkan groundbreaking pembangunan hunian di lokasi tersebut pada Jumat. Lahan, skema, dan lokasi pembangunan telah dipersiapkan.
 

Lokasi Manggarai dinilai strategis karena berada dekat dengan tempat ibadah, sekolah, serta berbagai fasilitas umum.
 

Pemanfaatan aset di kawasan perkotaan seperti Manggarai diharapkan mampu menghadirkan hunian yang lebih dekat dengan pusat aktivitas masyarakat sekaligus transportasi publik.
 

Astra Siap Bangun Rusun Subsidi di Bandung
 

Rencana pemanfaatan aset negara juga mencakup sejumlah wilayah lainnya.
 

PT Astra International telah menyatakan kesiapan membangun rumah susun subsidi di atas lahan milik PT KAI di Bandung.
 

Langkah tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta dalam mendukung percepatan penyediaan hunian terjangkau.
 

Pemerintah berharap model kerja sama seperti ini dapat terus dikembangkan untuk mengoptimalkan aset yang tersedia tanpa mengabaikan prinsip tata kelola.
 

Qatar Siapkan Investasi Hunian di Kampung Bandan
 

Selain Bandung, pemerintah juga membahas rencana investasi dari Qatar untuk pembangunan hunian di kawasan Kampung Bandan, Jakarta.
 

Untuk memastikan rencana tersebut berjalan sesuai ketentuan, akan dibentuk tim bersama yang melibatkan BPKP, BP BUMN, PT KAI, BPS, dan pihak Qatar.
 

Tim tersebut akan membahas pemanfaatan lahan, kebutuhan data, skema investasi, serta aspek tata kelola lainnya.
 

“Untuk rencana investasi di Kampung Bandan, sesuai arahan Bapak Kepala BPKP, dibuat tim bersama antara BPKP, BP BUMN, PT KAI, BPS, dan pihak Qatar, sehingga dipastikan semua tata kelolanya benar,” kata Maruarar.
 

Meikarta Juga Masuk Percepatan
 

Pemerintah juga terus mendorong pemanfaatan aset dan kawasan yang memiliki potensi untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.
 

Salah satu kawasan yang tengah didorong adalah Meikarta. Pemerintah berharap pengembangan kawasan tersebut dapat mulai berjalan tahun ini melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan, Danantara, dan Kementerian ATR/BPN.
 

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah mencari sumber lahan dan skema pembangunan untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat.
 

Aset Negara Harus Beri Manfaat untuk Rakyat
 

Maruarar menegaskan pemanfaatan aset negara untuk perumahan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
 

Karena itu, selain memastikan ketersediaan lahan, pemerintah juga memperhatikan ketepatan sasaran penerima manfaat serta aspek pengawasan dan tata kelola.
 

Dengan pembentukan tim koordinasi dan penguatan pengawasan bersama, pemerintah berharap aset negara yang memiliki potensi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan hunian.
 

Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mempercepat Program 3 Juta Rumah, dengan prinsip transparan, tepat sasaran, dan sesuai aturan.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.