DPR Pasang Badan untuk Program Ara, Anggaran PKP 2027 Siap Diperjuangkan

RAJAMEDIA.CO — Jakarta — Komisi V DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penguatan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Tahun Anggaran 2027 guna mempercepat target pembangunan perumahan nasional.
 

Dukungan itu mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
 

Dalam rapat tersebut, DPR menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan tambahan anggaran Kementerian PKP agar berbagai program prioritas, terutama Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, dapat berjalan maksimal dan menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 

Pagu Rp9,9 Triliun, Kebutuhan Tembus Rp106 Triliun
 

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, pagu indikatif kementeriannya untuk tahun 2027 baru ditetapkan sebesar Rp9,913 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp913,82 miliar dan Program Perumahan serta Kawasan Permukiman sebesar Rp9 triliun.
 

Namun angka itu masih jauh dari kebutuhan riil yang diusulkan Kementerian PKP.
 

Untuk mendukung target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027 pada sektor infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, Kementerian PKP mengajukan kebutuhan anggaran mencapai Rp106 triliun.
 

Bedah Rumah Jadi Program Andalan
 

Dari total kebutuhan tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk Program BSPS atau bedah rumah.
 

Pemerintah menargetkan renovasi dan pembangunan sebanyak 2 juta unit rumah rakyat dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp57,29 triliun.
 

Selain itu, Kementerian PKP juga mengalokasikan Rp36,62 triliun untuk pembangunan 50 ribu unit rumah susun atau setara 412 tower bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 

Program tersebut menjadi tulang punggung pemerintah dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
 

DPR: Perlu Dukungan Anggaran
 

Ketua Komisi V DPR RI Lazarus memberikan apresiasi terhadap berbagai terobosan dan kreativitas yang dilakukan Menteri PKP Maruarar Sirait dalam mencari solusi pembiayaan sektor perumahan.
 

Namun menurutnya, kreativitas saja tidak cukup tanpa dukungan anggaran yang memadai.

"Pak Menteri Ara ini komposer yang lagunya indah sekali. Kreasi yang diberikan luar biasa. Tapi kalau pendanaannya terbatas bagaimana? Target 3 juta rumah itu angka yang jelas dan terukur. Untuk mencapainya perlu dukungan pendanaan yang kuat," kata Lazarus.
 

Pernyataan itu disambut dukungan anggota Komisi V yang menilai kinerja Kementerian PKP selama ini relatif efektif dan efisien dalam menjalankan program-program perumahan.

 

DPR Siap Perjuangkan Tambahan Anggaran
 

Komisi V menilai berbagai program yang dijalankan Kementerian PKP memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
 

Karena itu DPR menyatakan siap memperjuangkan tambahan alokasi anggaran dalam pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPR RI.
 

Selain soal anggaran, DPR juga meminta Kementerian PKP memastikan akurasi data penerima manfaat agar seluruh bantuan perumahan benar-benar tepat sasaran.
 

Ara Minta Bahas Khusus BSPS
 

Dalam rapat tersebut, Maruarar Sirait bahkan mengusulkan adanya agenda khusus bersama Komisi V DPR RI untuk membahas tata kelola Program BSPS secara lebih mendalam.
 

Menurut Ara, program bedah rumah merupakan salah satu program pemerintah yang paling langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil.
 

"Saya mohon dibuat agenda khusus membahas BSPS. Dua jam saja. Karena program ini benar-benar menyentuh masyarakat kecil," ujar Ara.
 

Andalkan CSR dan Pembiayaan Kreatif
 

Selain mengandalkan APBN, Kementerian PKP juga terus mengembangkan berbagai skema pembiayaan kreatif.
 

Ara mengungkapkan selama setahun terakhir pihaknya berhasil memanfaatkan dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membangun dan merenovasi ribuan rumah masyarakat.
 

Menurutnya, pendekatan ekonomi kreatif dan kolaborasi dengan berbagai pihak akan terus diperluas guna mendukung target pembangunan perumahan nasional.
 

Fokus Rumah Rakyat
 

Dalam kesimpulan rapat, Komisi V DPR RI dan Kementerian PKP sepakat untuk mengupayakan peningkatan alokasi anggaran tahun 2027 sesuai mekanisme yang berlaku.
 

DPR juga meminta agar prioritas utama penggunaan anggaran tetap difokuskan pada program renovasi rumah rakyat melalui BSPS, pembangunan rumah susun, dan penanganan hunian pascabencana.
 

Dengan dukungan DPR, Kementerian PKP berharap target pembangunan jutaan rumah bagi rakyat dapat semakin cepat terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.