Ahmad Irawan Sentil Pemerintah: Dana Bagi Hasil PSN Tak Proporsional!

RAJAMEDIA.CO - Karawang, Raka Media – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, menyoroti ketimpangan dana bagi hasil (DBH) yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah atas keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN). 
 

Ia menilai daerah seperti Kabupaten Karawang seharusnya bisa mendapatkan porsi yang lebih adil, mengingat banyaknya industri besar yang berdiri di wilayah tersebut.
 

"Karawang ini wilayah industri, banyak pabrik besar dan PSN. Tapi, manfaatnya kok lebih banyak ke Jakarta? Seharusnya masyarakat Karawang juga merasakan dampaknya!" tegas Irawan usai mendengar aduan dari Pemkab Karawang dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI, Rabu (26/3/2025).
 

BPHTB Dilarang, Daerah Dirugikan
 

Salah satu persoalan yang disorot Irawan adalah aturan yang melarang pemerintah daerah menarik Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari PSN. Padahal, jika BPHTB boleh dipungut, daerah industri seperti Karawang bisa lebih maju.
 

Sebagai informasi, BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, baik dari jual beli, waris, maupun lelang. Pungutan ini seharusnya bisa menjadi sumber pendapatan daerah.
 

"Angka dana bagi hasilnya kecil sekali! Salah satu penyebabnya ya ini, daerah tidak boleh memungut BPHTB dari PSN," ujar Irawan.
 

Regulasi Perlu Dibenahi
 

Irawan menilai ada kesalahan dalam kerangka regulasi yang membuat daerah kehilangan potensi pendapatan besar dari PSN. Oleh karena itu, ia menegaskan Komisi II DPR RI akan memperjuangkan DBH PSN yang lebih proporsional antara pemerintah pusat dan daerah.
 

"Ke depan, kami akan dorong kebijakan yang lebih adil. Jangan sampai daerah hanya kebagian dampak lingkungan dan kemacetan, tapi keuntungan besarnya justru lari ke pusat!" tandasnya.