Ahmad Heryawan Dukung Rp59,25 T Pemulihan Bencana Sumatra: Tak Boleh Setengah-Setengah!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan menegaskan dukungan penuh terhadap langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyiapkan anggaran jumbo sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Pulau Sumatra.
 

Anggaran tersebut dialokasikan untuk tiga provinsi terdampak paling parah, yakni Provinsi Aceh sebesar Rp33,75 triliun, Sumatera Barat Rp13,5 triliun, dan Sumatera Utara Rp12 triliun. Dana ini disiapkan untuk memastikan pemulihan berjalan menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.
 

“Alokasi anggaran ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam merespons dampak bencana secara komprehensif. Pemulihan tidak boleh setengah-setengah karena menyangkut keselamatan warga, layanan publik, dan keberlanjutan ekonomi daerah terdampak,” ujar Ahmad Heryawan dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria, Jumat (9/1/2026).
 

Fokus Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik
 

Pria yang akrab disapa Kang Aher itu menjelaskan, dana pemulihan akan difokuskan pada perbaikan infrastruktur dasar yang mengalami kerusakan berat akibat bencana. Mulai dari sekolah, jembatan, fasilitas kesehatan, hingga kantor desa dan sarana pemerintahan lainnya.
 

Menurutnya, infrastruktur tersebut merupakan urat nadi kehidupan masyarakat. Tanpa pemulihan cepat dan menyeluruh, aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik akan terhambat dalam jangka panjang.
 

“Infrastruktur dasar adalah kunci. Jika sekolah, puskesmas, dan jembatan tidak segera pulih, maka roda kehidupan masyarakat tidak akan bergerak normal,” tegas mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu.
 

Dorong Sinergi Pusat dan Daerah
 

Dalam konteks penganggaran tahun 2026, Kang Aher menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas lembaga. Ia mengingatkan agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait tidak berjalan sendiri-sendiri.
 

“Pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan secara sektoral. Diperlukan orkestrasi kebijakan dan anggaran yang solid agar setiap rupiah benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
 

Sebagai Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar penggunaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
 

Negara Harus Hadir Nyata
 

Lebih lanjut, legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II ini menyambut baik komitmen kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra.
 

Menurutnya, kolaborasi yang kuat tidak hanya akan mempercepat perbaikan infrastruktur, tetapi juga mempercepat kebangkitan ekonomi daerah dan pemulihan layanan publik bagi masyarakat.
 

“Negara harus hadir secara nyata. Dengan sinergi yang kuat dan pengawasan yang ketat, kita optimistis wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra dapat bangkit lebih cepat dan lebih kuat,” pungkas Politisi Fraksi PKS tersebut.