Aceh Surati PBB Minta Bantuan! Aleg DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Reaksioner!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legisalator - Langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang secara langsung menyurati lembaga PBB, UNDP dan UNICEF, untuk meminta bantuan penanganan bencana banjir bandang dan longsor, mendapat sorotan. 
 

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, menegaskan bahwa langkah itu tidak perlu disikapi secara berlebihan oleh pemerintah pusat.
 

Menurut Ujang, prioritas utama saat ini bukanlah polemik surat, tetapi kecepatan aksi nyata untuk korban. Pernyataan ini disampaikannya melalui keterangan tertulis pada Rabu (17/12).
 

Fokus pada Korban, Bukan Polemik Surat
 

Ujang Bey menegaskan bahwa energi pemerintah harus difokuskan pada respons lapangan yang cepat dan tepat, bukannya tenggelam dalam perdebatan birokrasi. Ia mengingatkan agar tidak ada waktu yang terbuang sementara masyarakat masih menderita.
 

"Terkait surat itu, tidak perlu ditanggapi secara reaksioner. Yang terpenting adalah pemerintah bergerak cepat, tepat, dan simultan agar keluhan masyarakat terdampak banjir dapat segera tertangani,” tegas Ujang Bey.
 

Keyakinan Kapasitas Domestik dan Pentingnya Mediasi Kemendagri
 

Di sisi lain, politikus NasDem ini menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia sebenarnya masih sangat sanggup menangani krisis ini dengan kemampuan nasional. Menurutnya, keyakinan pemerintah pusat pasti berdasarkan kalkulasi matang atas kapasitas dalam negeri.
 

Namun, untuk menyamakan persepsi dan mencegah salah tafsir di publik, Ujang mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera turun tangan. Ia meminta Mendagri memediasi dan mengklarifikasi komunikasi dengan Pemerintah Aceh.
 

“Saya berharap dalam waktu dekat Mendagri, sebagai kementerian yang membawahi pemerintahan daerah, dapat mengomunikasikan hal ini dengan baik bersama Pemerintah Aceh agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda,” tuturnya.
 

Seruan ini menandai pentingnya koordinasi yang solid antara pusat dan daerah di tengah keadaan darurat, sembari memastikan bantuan untuk masyarakat terdampak banjir Aceh tidak terhambat oleh masalah prosedur.