WFH Demi Hemat BBM? Komisi II DPR Ingatkan: Jangan Gegabah, Dampak Ekonomi Harus Dihitung

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator — Wacana penerapan work from home (WFH) untuk menekan konsumsi BBM di tengah konflik Timur Tengah mulai menuai sorotan.
 

Bukan ditolak mentah-mentah. Tapi diminta: jangan terburu-buru.
 

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Irawan menilai kebijakan ini harus dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan efek samping, terutama terhadap aktivitas ekonomi.
 

Jangan Ambil Jalan Pintas
 

Menurut Ahmad, pemerintah perlu berhati-hati dalam merespons dinamika global, termasuk dampak konflik Timur Tengah terhadap energi.
 

“Wacana ini harus dianalisis komprehensif, termasuk opsi dan skenario lain,” ujarnya, dikutip Selasa (24/3/2026).
 

Ia mengingatkan, kebijakan publik tidak boleh sekadar reaktif. Harus terukur. Harus berbasis data.
 

Hemat Energi Penting, Tapi…
 

Ahmad tidak menampik bahwa penghematan energi itu penting. Namun, ia menegaskan langkah tersebut hanya bersifat jangka pendek.
 

Yang lebih krusial adalah menjaga pasokan energi tetap aman dan inflasi tetap terkendali. Artinya, jangan sampai hemat BBM— tapi ekonomi justru melambat.
 

Tidak Perlu Berlaku Nasional
 

Satu catatan penting dari DPR: WFH tidak harus diterapkan secara nasional.
 

Cukup di wilayah tertentu. Seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang menyumbang sekitar 30 persen konsumsi BBM nasional.
 

“Di daerah lain belum tentu relevan,” kata Ahmad.
 

Pendekatan ini dinilai lebih realistis dan tidak memukul semua sektor secara merata.
 

Dunia Usaha Bisa Terdampak
 

Ahmad juga mengingatkan potensi dampak ke dunia usaha. Produktivitas bisa terganggu. Rantai aktivitas ekonomi bisa melambat.
 

Karena itu, setiap kebijakan harus dihitung matang. Bukan hanya dari sisi energi—tapi juga dari sisi ekonomi.
 

WFH Harus Sementara, Bukan Permanen
 

Bagi Ahmad, WFH seharusnya ditempatkan sebagai langkah darurat. Bukan kebijakan jangka panjang.
 

“WFH harus dilihat sebagai respons sementara,” tegasnya.
 

Ia juga meminta pemerintah transparan kepada publik dan pelaku usaha terkait arah kebijakan ke depan.
 

Pemerintah Siapkan Skema Terbatas
 

Di sisi lain, pemerintah mulai menyiapkan langkah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan WFH untuk ASN akan diterapkan usai Lebaran 2026.
 

Namun tidak setiap hari. Hanya satu hari dalam sepekan. Dan tidak berlaku bagi ASN di sektor pelayanan publik.
 

Aturan teknisnya masih digodok lintas kementerian.
 

Antara Hemat Energi dan Stabilitas Ekonomi
 

Kebijakan WFH kini berada di persimpangan. Di satu sisi, ada kebutuhan menekan konsumsi energi. Di sisi lain, ada risiko terhadap pergerakan ekonomi.

Pemerintah diminta tidak salah langkah. Karena sekali kebijakan diambil— dampaknya bisa ke mana-mana.