Novita Hardini: Jangan Tekan Industri Rokok, Jutaan Pekerja Bisa Terdampak

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta kebijakan terhadap Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional disusun secara adil dan seimbang antara perlindungan kesehatan masyarakat dengan keberlangsungan ekonomi jutaan pekerja.
 

Menurut Novita, industri tembakau saat ini menghadapi tekanan berat mulai dari regulasi kesehatan, pelemahan daya beli masyarakat, hingga maraknya peredaran rokok ilegal.
 

Industri Rokok Disebut Sektor Strategis
 

“Industri tembakau tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Ini sektor strategis nasional yang menyumbang ratusan triliun rupiah bagi negara sekaligus menghidupi jutaan rakyat,” kata Novita di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
 

Ia menyebut sektor tembakau menjadi salah satu penyumbang besar penerimaan negara melalui cukai.
 

Sumbang Rp200 Triliun ke Negara
 

Berdasarkan data pemerintah, sektor tembakau menyumbang lebih dari Rp200 triliun penerimaan negara pada 2025.
 

Nilai itu berasal dari cukai hasil tembakau atau lebih dari 70 persen total penerimaan cukai nasional.
 

Selain itu, industri tersebut menopang sekitar enam juta tenaga kerja mulai dari petani tembakau, petani cengkeh, buruh pabrik, hingga pelaku usaha distribusi.
 

Produksi Rokok Legal Menurun
 

Novita mengatakan produksi rokok legal nasional terus menurun dalam tiga tahun terakhir.
 

Menurutnya, kondisi itu dipengaruhi tekanan regulasi yang belum sinkron, lemahnya konsumsi masyarakat, dan meningkatnya rokok ilegal.
 

DPR Khawatir Ancaman PHK
 

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengingatkan kebijakan yang tidak terkoordinasi bisa memicu dampak sosial serius.
 

Salah satunya ancaman pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya.
 

PP 28/2024 Diminta Dikaji
 

Novita juga meminta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dikaji secara komprehensif.
 

Ia menilai aturan tersebut berdampak luas terhadap industri, pertanian, fiskal, hingga ketenagakerjaan.
 

Soroti Pembatasan Nikotin dan Tar
 

Selain itu, Novita menyoroti rencana pembatasan kadar nikotin dan tar yang dinilai dapat memengaruhi keberlanjutan rokok kretek sebagai produk khas Indonesia.
 

“Kita mendukung perlindungan kesehatan publik, terutama generasi muda. Namun kebijakan harus berbasis data,” ujarnya.
 

Rokok Ilegal Rugikan Negara
 

Novita mengatakan persoalan mendesak lainnya adalah maraknya rokok ilegal yang diperkirakan menyebabkan kebocoran penerimaan negara hingga Rp25 triliun per tahun.

Menurutnya, kondisi itu melemahkan industri legal yang selama ini patuh terhadap aturan.
 

Dorong Satgas Rokok Ilegal
 

Karena itu, Komisi VII DPR RI mendorong pembentukan satuan tugas lintas kementerian untuk memberantas rokok ilegal dari hulu hingga hilir.
 

DPR juga meminta penyusunan peta jalan nasional industri tembakau agar kebijakan antar kementerian tidak berjalan sendiri-sendiri.
 

Tetap Dukung Pengendalian Rokok
 

Meski demikian, Novita menegaskan DPR tetap mendukung pengendalian konsumsi rokok, terutama bagi anak dan remaja.
 

Ia mendorong penguatan edukasi kesehatan, layanan berhenti merokok, hingga penegakan larangan penjualan rokok kepada anak di bawah umur.
 

“Kesehatan masyarakat harus terlindungi, tetapi industri dalam negeri dan ekonomi rakyat juga wajib dijaga,” pungkasnya.