Politik

Info Haji

Parlemen

Hukum

Ekbis

Nasional

Peristiwa

Galeri

Otomotif

Olahraga

Opini

Daerah

Dunia

Keamanan

Pendidikan

Kesehatan

Gaya Hidup

Calon Dewan

Indeks

Utut Tegas! Tak Ada Overfly AS—Kedaulatan Udara RI Harga Mati

Laporan: Halim Dzul
Rabu, 22 April 2026 | 07:28 WIB
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto - Humas DPR -
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto - Humas DPR -

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator – Isu sensitif soal kedaulatan udara langsung dipatahkan. Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan, tidak ada pemberian izin blanket overfly kepada Amerika Serikat.
 

Kerja sama pertahanan Indonesia–AS, kata dia, murni untuk memperkuat kapasitas TNI—bukan membuka akses bebas wilayah udara nasional.
 

Klarifikasi Langsung ke Menhan
 

Pernyataan tegas itu disampaikan Utut usai melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
 

Hasilnya jelas: tidak ada kesepakatan terkait overfly bebas.
 

“Jadi kedaulatan udara tetap mutlak milik Indonesia. Semua aktivitas harus melalui mekanisme resmi,” tegas Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta.
 

Fokus Kerja Sama: Perkuat TNI
 

Utut menjelaskan, kerja sama dengan Amerika Serikat justru difokuskan pada penguatan pertahanan nasional.
 

Ada tiga pilar utama:
 

1. Modernisasi alutsista 

2. Transfer teknologi 

3. Peningkatan kualitas SDM prajurit 
 

Langkah ini disebut penting untuk meningkatkan daya tangkal TNI di tengah dinamika global.
 

Pendidikan Militer hingga Luar Negeri
 

Kerja sama juga mencakup program peningkatan kapasitas prajurit melalui pendidikan militer profesional.
 

Salah satunya lewat International Military Education and Training (IMET), yang memberi kesempatan personel TNI belajar di luar negeri.
 

Latihan Gabungan Makin Kompleks
 

Selain pendidikan, interoperabilitas antar militer juga diperkuat melalui latihan bersama.
 

Program seperti Super Garuda Shield terus ditingkatkan skala dan kompleksitasnya.
 

Tujuannya: kesiapan tempur yang lebih solid dan terukur.
 

Kuat untuk Damai
 

Utut menegaskan, seluruh kerja sama pertahanan tetap berpijak pada prinsip kedaulatan dan orientasi perdamaian.
 

“Yang kita bangun adalah kekuatan untuk menjaga perdamaian. Semakin kuat, tapi tetap untuk tujuan damai,” ujarnya.
 

Di tengah isu sensitif soal kedaulatan, DPR kirim pesan tegas: kerja sama boleh, tapi garis batas negara tak bisa ditawar. Kuat bukan untuk perang—tapi untuk memastikan damai tetap terjaga.rajamedia

Komentar: