Tutik DPR Ngotot! Regulasi BPJS untuk WNA di Bali Harus Dievaluasi!

RAJAMEDIA.CO - Raja Media, Bali – Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, ngamuk sopan soal banyaknya WNA hidup enak di Bali, tapi ikut nikmatin fasilitas BPJS Kesehatan.
Ia tegas minta pemerintah beresin regulasi yang kasih akses BPJS ke bule-bule yang ogah bayar pajak.
Tutik curhat, banyak tenaga medis dan warga Bali yang lapor soal ketimpangan layanan kesehatan.
“Saya sudah banyak terima aspirasi. Semua unek-unek saya sampaikan langsung ke BPJS Kesehatan waktu kunjungan kerja ke Bali,” kata Tutik, Senin (14/4/2025).
Ada Perpres, Tapi Jangan Asal Kasih Karpet Merah
Menurut politisi Demokrat ini, Peraturan Presiden yang kasih jalan WNA jadi peserta BPJS emang ada, tapi seharusnya nggak boleh bablas.
“Mereka nggak bayar pajak, tapi fasilitasnya sama kayak rakyat kita. Masih banyak warga kita yang belum dapat bantuan iuran kok,” ujarnya.
Tutik menilai perlu ada pengawasan ketat dan batasan jelas, supaya negara nggak rugi dua kali: rakyat terpinggirkan, bule makin bebas fasilitas.
“Perpres itu bagus, tapi harus ada barier, jangan permisif,” tambahnya.
Bule Ngamuk ke Dokter, Tutik: Coba Kalau Kita di Luar Negeri?
Lebih pedas lagi, Tutik beberin kasus bule yang terinfeksi penyakit habis dari tempat WTS, terus marah-marah ke dokter karena obatnya nggak ditanggung BPJS.
“Padahal sudah dijelaskan panjang lebar. Coba kita bandingkan, apakah bangsa kita bisa bersikap kayak gitu di luar negeri? Tentu tidak,” tegasnya.
Menurutnya, ini bentuk ketimpangan yang menyakitkan, apalagi kalau tenaga medis yang jadi sasaran emosi.
Negara Harus Tegas, Rakyat Jangan Kalah di Negeri Sendiri
Legislator Dapil Bali ini juga minta aparat dan lembaga pemerintah jangan lembek. Ia ngotot, aturan harus pro rakyat Indonesia, bukan memanjakan warga asing.
“Jangan sampai masyarakat Bali terus disingkirkan, sementara WNA makin merajalela. Harus ada batas yang jelas! Mereka enak-enakan, ekonomi masyarakat kita malah digerus,” tutup Tutik, penuh semangat nasionalis.
Ekbis | 6 hari yang lalu
Daerah | 6 hari yang lalu
Dunia | 6 hari yang lalu
Politik | 5 hari yang lalu
Ekbis | 2 hari yang lalu
Parlemen | 6 hari yang lalu
Ekbis | 3 hari yang lalu
Pendidikan | 3 hari yang lalu
Politik | 1 hari yang lalu