Tok! Komisi X DPR Setujui Tambahan Anggaran BPS Rp76 M, Pagu Jadi Rp6,926 Triliun di 2026

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Anggaran - Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran sebesar Rp76 miliar untuk Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2026. Dengan demikian, pagu definitif BPS menjadi sebesar Rp6,926 triliun.
 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfan, menyatakan persetujuan ini diberikan dengan harapan BPS dapat menghadirkan program-program strategis nasional yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja penyesuaian RKA K/L BPS di Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
 

Harapkan Program Strategis dan Bermanfaat untuk Masyarakat
 

"Persetujuan ini berdasarkan surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/13703/AG.05.02/09/2025 tertanggal 11 September 2025 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2026," imbuh Lalu Hadrian.
 

Lebih lanjut, Lalu Hadrian mempertanyakan persetujuan usulan tambahan anggaran tersebut kepada seluruh Anggota Komisi X DPR RI yang hadir. 
 

"Selanjutnya saya meminta masukan dan persetujuan dari masing-masing Anggota Komisi yang hadir," imbuhnya.
 

Fraksi-Fraksi di Komisi X DPR RI Menyatakan Persetujuan
 

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Denny Cagur, menyampaikan persetujuan atas usulan tambahan anggaran tersebut. 
 

"Fraksi PDI Perjuangan menyetujui usulan anggaran tersebut," ujarnya.
 

Senada dengan Denny Cagur, Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agung Widyantoro, juga menyatakan persetujuan. 
 

"Semoga penambahan ini memang bermanfaat yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat," imbuhnya.
 

Tambahan anggaran ini dimaksudkan untuk membiayai sejumlah program guna mendukung kegiatan pelayanan statistik yang lebih berkualitas dan tepat sasaran. Dengan anggaran yang meningkat, BPS diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dalam menyediakan data statistik yang akurat dan timely bagi perencanaan pembangunan nasional.