Thomas Lembong Sorot Kenaikan Anggaran Kemenhan: Janggal dan Perlu di Jelaskan!

RAJAMEDIA.CO - Medan - Kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang terkesan mendadak di tengah jelang pelaksanaan Pemilu 2024 mendapat sorotan  Co-captain dalam Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (TPN AMIN) untuk Pilpres 2024, Thomas Lembong.

Mantan menteri Jokowi menyampaikan itu dalam kunjungan di Medan bersama Capres Anies Baswedan dalam kegiatan Desak Anies yang berlangsung di Pos Block, Minggu (3/12).

"Kenaikan anggaran alutsista yang begitu drastis apalagi ditengah-tengah pemilu, saya pribadi cukup terkejut. Ibu Sri Mulyani sebagai salah satu profesional yang masih dipercaya masyarakat bisa menyetujui kenaikan anggaran tersebut," ujar Thomas.

Mengenai keadaan tersebut ia berharap Kementerian Keuangan dapat menjelaskan lebih rinci soal kenaikan yang terkesan dadakan itu.

"Kalau boleh saya minta tolong kepada teman-teman wartawan, mohon tanyakan kepada menteri keuangan, apakah beliau bersedia menjelaskan lebih rinci. Soal kenaikan yang sangat drastis ini," katanya.

Thomas Lembong menyebut kebijakan tersebut terkesan dibuat buru-buru apalagi hanya dihadiri beberapa perwakilan saja.

"Saya titip pertanyaan itu kepada wartawan semua, kenapa keputusan tersebut bisa dibuat, yang diputuskan hanya dengan pertemuan singkat yang dihadiri beberapa individu saja," katanya.

Berdasarkan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani, telah disepakati penambahan anggaran belanja alutsista sebesar Rp 60 triliun yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri.

"Seberapa besar urgensi mengguyur dana puluhan triliun untuk tambahan alutsista sementara rakyat semakin tertekan dengan harga pangan yang terus naik, kesulitan akses kesehatan, mahalnya pendidikan, minimnya lapangan kerja, serta kesulitan memiliki rumah?" tanyanya.

Sebagai seorang mantan menteri, Tom menilai bahwa publik berhak mendapatkan rincian dan penjelasan yang transparan mengenai fantastisnya peningkatan anggaran pertahanan.

Tom menyoroti perlunya penyeimbangan antara kebutuhan pertahanan dengan isu-isu yang dihadapi rakyat.

Tom juga mengkritisi kinerja Kementerian Pertahanan yang dinilainya problematik.

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang hanya memberikan nilai B bagi kementerian tersebut, lanjut Tom, semakin menambah keprihatinan.

Nilai B merupakan kategori nilai SAKIP terendah di antara 33 Kementerian di daftar penilaian SAKIP oleh Kementerian PANRB pada tahun 2022, di mana terdapat 9 kementerian yang mendapatkan nilai B, sedangkan kementerian lainnya mendapatkan nilai BB (20 kementerian) dan A (4 kementerian).

Apabila Kementerian Pertahanan terus mengambil sikap tidak transparan soal peningkatan anggaran ini, Tom berharap pihak Kementerian Keuangan bersedia memberi penjelasan.

Ia menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara.