Soal Utang Kereta Whoosh, Adian Minta Pemerintah Jujur pada Rakyat!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator - Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu menanggapi tegas penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menggunakan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). 
 

Politikus PDI-Perjuangan ini mendesak kajian ulang terhadap dugaan pembengkakan biaya proyek yang dinilai tidak wajar.
 

"Kalau menurut saya, memang seharusnya dikaji ulang bagaimana bisa terjadi pembengkakan biaya untuk kereta cepat itu," tegas Adian dalam keterangan video yang dikutip Parlementaria, Senin (20/10/2025).
 

Desak Kajian Komparasi Harga
 

Adian mempertanyakan mengapa biaya proyek Whoosh di Indonesia lebih mahal dibandingkan proyek serupa di negara lain. Ia mendorong dilakukan studi banding untuk mengungkap ketidakwajaran harga.
 

"Dibandingkan saja harganya, lalu diperiksa kenapa kita bisa lebih mahal. Bagaimana perjanjian awalnya, siapa yang melakukan negosiasi, dan sebagainya," imbuh legislator dapil Jawa Barat V ini.
 

Minta Evaluasi Manajemen Proyek
 

Meski memahami alasan Menkeu menolak penggunaan APBN, Adian menekankan bahwa pemerintah tetap berkewajiban melakukan evaluasi mendalam terhadap manajemen proyek. Ia menyoroti pola pembengkakan biaya yang kerap terjadi dalam proyek-proyek besar di Indonesia.
 

"Problemnya, yang bagus tidak cuma di gagasan saja. Tapi bagaimana cara merealisasikannya juga harus bagus," tegasnya menanggapi wacana perpanjangan rute Whoosh hingga Surabaya.
 

Buka Opsi Negosiasi Ulang
 

Adian menyatakan bahwa jika terbukti perjanjian proyek tidak dilakukan dengan niat baik, pemerintah dapat meninjau ulang atau menegosiasikan kembali kontrak tersebut.
 

"Kalau bisa dibuktikan perjanjian itu tidak dilakukan berdasarkan niat baik, ya bisa diminta dibatalkan atau dinegosiasikan ulang. Tapi problemnya adalah kok biayanya bisa gede banget," pungkasnya.
 

Ia menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk membayar utang Whoosh dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap janji awal proyek yang semestinya tidak membebani keuangan negara.