Sahroni Tegas: Mafia Beras Oplosan Harus Dihukum Berat!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Parlemen - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan dukungan penuh atas langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dalam mengusut tuntas kasus beras oplosan yang meresahkan jutaan rakyat.
Sahroni menyebut para mafia beras oplosan adalah orang-orang zalim yang wajib dihukum setimpal.
“Jadi tolong diusut saja korporasinya, pihak-pihak yang meluluskan hingga petugasnya di lapangan. Pokoknya ini orang-orang zalim yang harus dihukum setimpal,” tegas Sahroni, Rabu (16/7/2025).
Beras Bukan Sekedar Soal Ekonomi, Tapi Kesehatan
Sahroni yang juga Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI mengingatkan, beras adalah makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Jika kualitasnya buruk atau bahkan berbahaya, dampaknya bisa jauh lebih parah dari sekadar kerugian ekonomi.
“Kalau beras yang mereka konsumsi kualitasnya buruk bahkan berbahaya, ini bukan cuma soal ekonomi lagi, tapi soal kesehatan masyarakat luas,” ujarnya geram.
Negara Wajib Lindungi Rakyat Dari Mafia Pangan
Politisi NasDem asal Tanjung Priok itu mendesak pemerintah, melalui Mentan Amran, untuk memastikan kualitas beras di pasaran terjaga dan aman dari permainan mafia pangan.
“Maka sudah seharusnya negara memastikan bahwa makanan masyarakat aman dari praktik curang dan berbahaya seperti ini,” tandas Sahroni.
212 Merek Beras Oplosan Terbongkar
Sebelumnya, Mentan Amran Sulaiman menegaskan tak akan memberi ruang bagi mafia pangan. Dalam investigasi bersama aparat penegak hukum, pemerintah menemukan sedikitnya 212 merek beras oplosan yang beredar di pasaran.
Potensi kerugian akibat praktik kotor ini ditaksir mencapai Rp100 triliun per tahun!
Mentan Amran menyatakan sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar para pelaku dijerat seberat-beratnya.
Parlemen 5 hari yang lalu

Daerah | 6 hari yang lalu
Hukum | 3 hari yang lalu
Info Haji | 2 hari yang lalu
Pendidikan | 4 hari yang lalu
Hukum | 6 hari yang lalu
Opini | 6 hari yang lalu
Ekbis | 4 hari yang lalu
Nasional | 6 hari yang lalu
Parlemen | 2 hari yang lalu