DPR–Kemenkeu Sinkronkan Kebijakan Fiskal, Aspirasi Daerah Jadi Sorotan

RAJAMEDIA.CO - Jakarta, Legislator — DPR RI mulai mematangkan langkah memperkuat kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada daerah. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sari Yuliati melakukan koordinasi dengan jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Gedung Nusantara II, Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
 

Pertemuan tersebut turut didampingi Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun. Agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara legislatif dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif dan berdampak langsung bagi daerah.
 

Aspirasi ADKASI Soal Transfer ke Daerah
 

Salah satu isu utama yang dibahas adalah aspirasi Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia terkait kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2025 dan proyeksi untuk 2026.
 

Menurut Sari Yuliati, masukan dari para wakil rakyat di daerah menjadi bahan penting dalam evaluasi kebijakan fiskal nasional.
 

“Salah satu fokus utama pembahasan adalah penyampaian aspirasi ADKASI terkait kebijakan Transfer ke Daerah tahun 2025 dan proyeksi tahun 2026,” ujar Sari dalam keterangannya.
 

Evaluasi ini dinilai krusial untuk memastikan skema TKD benar-benar mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki ruang yang lebih luas untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
 

Jalan Keluar Lewat Rapat Intensif
 

Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai langkah koordinasi tersebut merupakan respons cepat DPR terhadap aspirasi yang sebelumnya disampaikan ADKASI.
 

Ia menjelaskan aspirasi itu sebelumnya sudah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XI DPR RI dan rapat dengan pimpinan DPR.
 

“Kunci penyelesaian permasalahan ada pada rapat-rapat intensif, sehingga bisa ditemukan jalan keluar yang win-win solution,” ujar Misbakhun.
 

Skema Perjalanan Dinas DPRD Juga Dibahas
 

Selain isu Transfer ke Daerah, pertemuan di Senayan juga menyinggung perubahan sistem pembayaran perjalanan dinas dan reses DPRD.
 

Skema yang sebelumnya menggunakan sistem at cost direncanakan berubah menjadi lump sum.
 

Perubahan tersebut diharapkan mampu menghadirkan tata kelola anggaran yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, sistem baru itu tetap harus menjamin kelancaran pelaksanaan tugas representasi anggota DPRD di daerah.
 

Komitmen Fiskal yang Lebih Berkeadilan
 

Pertemuan antara DPR dan Kementerian Keuangan ini menegaskan komitmen parlemen untuk terus mendorong kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan.
 

DPR ingin memastikan kapasitas fiskal daerah semakin kuat, sekaligus menjaga tata kelola anggaran negara berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.