Pengadilan Tolak Praperadilan Hasto Kristiyanto, Status Tersangka oleh KPK Sah!

RAJAMEDIA.CO -  Jakarta, 13 Februari 2025 – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan resmi menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto. 
 

Dengan putusan ini, status tersangka yang disematkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hasto dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dinyatakan sah.
 

Hakim tunggal Djuyamto menilai bahwa permohonan yang diajukan oleh Hasto kabur dan tidak jelas.
 

"Menyatakan permohonan oleh pemohon kabur atau tidak jelas," kata Djuyamto saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2).
 

Majelis hakim juga menilai bahwa semua dalil yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima, dan KPK tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka.
 

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," lanjut Djuyamto dalam putusannya.
 

Dengan putusan ini, KPK diperintahkan untuk melanjutkan proses hukum terhadap Hasto. Hakim menegaskan bahwa sejumlah fakta dan bukti yang diajukan dalam praperadilan harus diuji lebih lanjut dalam persidangan tindak pidana korupsi.
 

Dugaan Suap PAW DPR dan Kronologi Kasus
 

Kasus ini bermula dari dugaan suap senilai Rp400 juta yang disebut berasal dari Hasto Kristiyanto untuk meloloskan Harun Masiku dalam proses PAW anggota DPR RI. Uang tersebut diduga diserahkan kepada Komisioner KPU periode 2017-2022, Wahyu Setiawan.
 

KPK mengungkap bahwa staf Hasto, Kusnadi, berperan dalam menyerahkan uang tersebut kepada pihak perantara.
 

"Kusnadi menitipkan uang yang dibungkus amplop warna cokelat, yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam," ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro Hukum KPK, Iskandar, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (6/2/2025).
 

Menurut Iskandar, uang Rp400 juta dari Hasto disebut sebagai bagian dari dana operasional untuk pengurusan PAW Harun Masiku, sementara Harun sendiri menyiapkan tambahan Rp600 juta untuk menyuap Wahyu Setiawan.
 

"Dan (Kusnadi) mengatakan ‘Mas, ini ada perintah Pak Sekjen (Hasto) untuk menyerahkan uang operasional Rp400 juta ke Pak Saeful, yang Rp600 juta dari Harun’," tambah Iskandar.
 

Dana suap tersebut diserahkan di Ruang Rapat Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, dan diterima oleh advokat Donny Tri Istiqomah, yang disebut juga mengurusi suap PAW Harun Masiku.
 

Praperadilan Ditolak, Hasto Tetap Berstatus Tersangka

 

Hasto Kristiyanto sebelumnya mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk perlawanan terhadap penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. 
 

Namun, majelis hakim menolak gugatan tersebut dan menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto sudah sesuai prosedur hukum berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.
 

Dengan putusan ini, Hasto tetap berstatus tersangka dan akan menghadapi proses hukum selanjutnya di Pengadilan Tipikor. Sementara itu, Harun Masiku, yang masih berstatus buronan, terus menjadi target pencarian KPK dalam kasus suap ini.