DPR Minta Kepempinan Baru BGN Tinggalkan Pendekatan Konflik

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) diingatkan agar tidak mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan kepentingan atau gaya kepemimpinan individu. DPR menegaskan, seluruh kebijakan BGN adalah produk kelembagaan yang harus dipertanggungjawabkan secara institusional.
 

Pesan itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX bersama BGN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
 

MBG Harus Dijaga Kesinambungannya
 

Zainul menilai pergantian pimpinan tidak boleh mengubah arah maupun komitmen terhadap kebijakan yang telah diputuskan lembaga.
 

Menurutnya, setiap keputusan yang diterbitkan BGN merupakan hasil institusi, sehingga tanggung jawab penyelesaiannya juga menjadi tanggung jawab kelembagaan, bukan dibebankan kepada individu tertentu.
 

"Seluruh kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh BGN itu adalah kebijakan kelembagaan. Itu produk kelembagaan, bukan produk orang per orang. Oleh karena itu pertanggungjawabannya juga harus kelembagaan," tegas Zainul.
 

DPR Minta BGN Utamakan Solusi, Bukan Konflik
 

Selain menekankan pentingnya perspektif kelembagaan, Zainul juga meminta pimpinan baru BGN mengedepankan pendekatan yang solutif dalam menghadapi berbagai persoalan di lapangan.
 

Menurut legislator Fraksi PKB itu, Program MBG melibatkan banyak mitra pelaksana sehingga dibutuhkan komunikasi yang terbuka, dialog yang konstruktif, dan semangat kolaborasi, bukan konfrontasi.
 

Ia mengingatkan agar setiap kritik maupun dinamika yang muncul dijawab dengan penyelesaian masalah, bukan memperuncing perbedaan.
 

"Saya berharap pimpinan BGN yang baru, pendekatannya adalah pendekatan solusi, bukan menggunakan pendekatan konflik. Ketika menghadapi mitra-mitra BGN maupun desakan publik, mohon menggunakan pendekatan solusi," ujarnya.
 

Program Strategis Jangan Terganggu Polemik
 

Zainul menegaskan Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis nasional yang menjadi perhatian luas masyarakat.
 

Karena itu, setiap persoalan yang muncul harus disikapi secara bijaksana agar tidak mengganggu pelaksanaan program maupun menurunkan kepercayaan publik terhadap BGN.
 

Menurutnya, konflik yang berkepanjangan justru berpotensi memperbesar persoalan dan menghambat pencapaian tujuan utama program.
 

"Kalau BGN mengambil pendekatan konflik, maka akan semakin menimbulkan eskalasi yang tentu ke depan mengganggu jalannya Program Makan Bergizi Gratis ini," pungkasnya.
 

Bangun Kepercayaan Publik
 

DPR berharap kepemimpinan baru BGN mampu memperkuat tata kelola kelembagaan, menjaga kesinambungan kebijakan, serta membangun komunikasi yang sehat dengan seluruh pemangku kepentingan.
 

Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan tetap mendapat dukungan masyarakat sebagai salah satu program prioritas pemerintah.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tajam, Terpercaya.