DPR Warning Pemerintah! Anggaran Basarnas Jangan Dipangkas, Ini Soal Nyawa Manusia

RAJAMEDIA.CO — Yogyakarta — Komisi V DPR RI melontarkan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak memangkas anggaran operasional Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Efisiensi anggaran dinilai tidak boleh menyentuh sektor yang berkaitan langsung dengan penyelamatan jiwa manusia.
 

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan, penghematan anggaran bisa dilakukan pada pos-pos tertentu, tetapi bukan pada kebutuhan utama Basarnas yang menjadi ujung tombak operasi kemanusiaan.
 

Pernyataan itu disampaikan usai meninjau Kantor Basarnas Yogyakarta dan menerima paparan mengenai kondisi operasional lembaga tersebut.
 

Operasional Tinggal 30 Persen
 

Dalam kunjungan tersebut, Komisi V menemukan kondisi yang memprihatinkan. Basarnas Yogyakarta disebut hanya memiliki sekitar 30 persen sisa anggaran operasional untuk menjalankan tugas hingga akhir tahun.
 

Roberth menilai situasi ini harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dan Bappenas, agar pelayanan penyelamatan kepada masyarakat tidak terganggu.
 

"Basarnas Jogja dana operasionalnya tinggal 30 persen, sementara tahun ini masih menyisakan beberapa bulan lagi. Ini sangat miris. Bappenas dan Kemenkeu harus melihat persoalan ini," tegas Roberth.
 

Efisiensi Boleh, Tapi Jangan Sentuh Tugas Pokok
 

Politikus Fraksi Partai NasDem itu menegaskan efisiensi anggaran memang dapat diterapkan pada belanja tertentu, seperti belanja modal atau kebutuhan yang tidak mendesak.
 

Namun, anggaran yang berkaitan dengan operasi SAR, pemeliharaan peralatan, dan belanja pegawai tidak boleh dikurangi.
 

Menurutnya, ketiga komponen tersebut merupakan fondasi utama keberhasilan operasi pencarian dan penyelamatan.
 

"Ada yang bisa diefisiensi, belanja modal dan lain-lain. Tapi untuk tugas pokok lembaga ini tidak boleh diefisiensi. Karena ini menyangkut jiwa orang," ujarnya.
 

Peralatan Rusak Bisa Berujung Hilangnya Nyawa
 

Roberth mengingatkan, peralatan SAR yang tidak dirawat secara rutin berpotensi mengalami kerusakan saat dibutuhkan dalam kondisi darurat.
 

Akibatnya, respons terhadap bencana maupun kecelakaan bisa terlambat, sehingga memperbesar risiko jatuhnya korban jiwa.
 

Selain peralatan, kesiapan personel juga harus dijaga melalui dukungan anggaran yang memadai.
 

Misi Kemanusiaan Harus Jadi Prioritas
 

Komisi V menilai tugas Basarnas merupakan misi kemanusiaan yang tidak bisa ditawar.
 

Karena itu, pemerintah diminta memastikan anggaran untuk gaji personel, operasional harian, dan perawatan sarana-prasarana tetap tersedia secara memadai.
 

"Yang pertama belanja pegawai, yang kedua dana operasional, baru perawatan. Ini wajib, tidak boleh tidak. Karena mereka menjalankan tugas yang sangat mulia. Kalau terlambat, korban bisa meninggal," tegas Roberth.
 

"Keselamatan Rakyat Jadi Prioritas Anggaran"
 

Komisi V DPR berharap kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
 

Bagi DPR, mendukung Basarnas bukan sekadar soal anggaran, melainkan investasi negara dalam menyelamatkan nyawa manusia ketika bencana, kecelakaan, maupun kondisi darurat terjadi.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tajam, Terpercaya.