Netty Ingatkan BGN: Jangan Kelola MBG Pakai Instruksi Lisan!

RAJAMEDIA.CO — Jakarta, Legislator — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diminta tidak dijalankan dengan instruksi lisan yang berpotensi memicu kekacauan di lapangan. DPR RI menegaskan seluruh kebijakan program unggulan pemerintah itu harus memiliki landasan regulasi yang jelas dan terdokumentasi secara resmi.
 

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan setiap arahan, keputusan, hingga petunjuk teknis (juknis) Program MBG dituangkan dalam dokumen resmi agar menjadi pedoman yang sama bagi seluruh pelaksana di Indonesia.
 

"Setiap arahan, setiap instruksi, harus benar-benar terdokumentasi menjadi dokumen resmi. Bisa berupa pedoman, keputusan, maupun petunjuk teknis," tegas Netty di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (18/7/2026).

BACA JUGA

DPR Warning! Jangan Jadikan Carbon Trading Alasan Merusak Hutan

Ahmad Safei Warning! Jangan Suruh Guru Jadi Tukang Bersih Sekolah Rakyat

UMKM Dihabisi Banjir Impor! DPR Semprot Kemendag: Mana Perlindungan Produk Lokal?

Stop Instruksi Verbal!
 

Netty mengingatkan kebijakan yang hanya disampaikan secara lisan berpotensi menimbulkan multitafsir di lapangan.
 

Menurutnya, pelaksana Program MBG membutuhkan kepastian hukum dan pedoman yang seragam agar tidak terjadi perbedaan pemahaman antarwilayah.
 

"Jangan sekali-kali ada instruksi yang sifatnya verbal. Itu bisa menjadi sumber kesalahan karena pemahamannya berbeda-beda," ujarnya.

Semua Perubahan Harus Tertulis
 

Politikus Fraksi PKS itu menilai setiap perubahan kebijakan dalam Program MBG wajib disampaikan melalui mekanisme administrasi resmi.
 

Dengan begitu, seluruh pelaksana memiliki acuan yang sama dalam menjalankan program, melakukan evaluasi, hingga menyusun laporan pertanggungjawaban.
 

Ia menegaskan, dokumen resmi menjadi dasar penting untuk memastikan program berjalan sesuai aturan dan dapat diawasi secara objektif.
 

Istilah Jangan Berubah-Ubah
 

Selain meminta penguatan regulasi, Netty juga menyoroti pentingnya konsistensi penggunaan istilah dalam seluruh dokumen Program MBG.
 

Menurutnya, perbedaan istilah antara pedoman tertulis dan arahan lisan hanya akan membingungkan pelaksana di lapangan.
 

Akibatnya, proses implementasi bisa berubah-ubah dan menyulitkan evaluasi program.
 

"Ini bisa berdampak luar biasa karena menciptakan ketidakpastian di lapangan. Pada akhirnya kita juga kesulitan meminta pertanggungjawaban," katanya.
 

MBG Butuh Tata Kelola yang Kuat
 

Netty berharap Badan Gizi Nasional segera membangun sistem administrasi yang tertib, transparan, dan konsisten agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif di seluruh daerah.
 

Menurutnya, program sebesar MBG hanya akan berhasil apabila seluruh kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas dan dipahami secara seragam oleh seluruh pelaksana.
 

RAJA MEDIA — Cepat, Tajam, Terpercaya.