Menkeu Purbaya Pastikan Dana Rp60 Triliun Aman, Siap Tangani Bencana di Sumatra!

RAJAMEDIA.CO - Jakarta - Pemerintah memastikan anggaran penanganan bencana di wilayah Sumatra berada dalam kondisi aman dan terkendali. 
 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, negara telah menyiapkan dana jumbo sebesar Rp60 triliun untuk menghadapi dan memulihkan dampak bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, hingga Aceh.
 

Pernyataan itu disampaikan Menkeu usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
 

“Tahun depan Rp60 triliun kan sudah kita sisir. Jadi tidak ada masalah untuk pendanaan pembiayaan bencana,” ujar Purbaya.

BNPB Masih Pegang Dana Cadangan
 

Selain anggaran utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga masih memiliki dana cadangan sebesar Rp1,3 triliun. Tak hanya itu, BNPB telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp1,6 triliun untuk memperkuat respons kebencanaan.
 

Purbaya memastikan, pengajuan tambahan tersebut akan diproses tanpa hambatan.
 

“Mereka masih punya uang juga sebelumnya, mungkin belum habis. Begitu ada pengajuan, kami langsung cairkan dan pemerintah siap, uangnya ada di bank,” tegasnya.
 

Dana Pusat Siap Dicairkan Kapan Saja
 

Menkeu menegaskan tidak ada kendala pembiayaan untuk penanganan bencana di Sumatra. Seluruh mekanisme pendanaan telah disiapkan agar dapat dicairkan cepat sesuai kebutuhan di lapangan, terutama untuk kondisi darurat.
 

Pemerintah Pusat Tanggung Penuh
 

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan seluruh anggaran penanganan bencana di Sumatra bersumber dari pemerintah pusat. Dana tersebut telah dicairkan secara bertahap untuk pembangunan hunian warga terdampak hingga pemulihan fasilitas publik.
 

“Semuanya ini akan menggunakan dana pusat. Dana untuk membangun kembali rumah, fasilitas, gedung DPRD, kecamatan juga,” kata Teddy.
 

52 Daerah Terima Dana Tunai
 

Teddy mengungkapkan, pemerintah pusat telah mengucurkan bantuan langsung kepada 52 kabupaten/kota terdampak bencana di wilayah Sumatra. Dana tersebut disalurkan secara tunai kepada kepala daerah untuk mempercepat penanganan darurat.
 

“Langsung seluruh bupati-wali kota, 52 itu, diberikan uang cash pada hari itu. Bila ada kebutuhan lain, tinggal sampaikan, pasti dikasih juga,” ujarnya.
 

Pemerintah memastikan komitmen penuh dalam menjamin ketersediaan anggaran agar penanganan bencana berjalan cepat, terukur, dan berpihak pada keselamatan serta pemulihan masyarakat terdampak.