KSAD: Penambahan Kodam di Setiap Provinsi Masih Perlu Dikaji

RAJAMEDIA.CO - Polhukam - Rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi masih dikaji. Selain butuh tambahan biaya, masih ada hal lain yang perlu dipertimbangkan.

Begitu disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak saat memberikan keterangan pers seusai pelantikan dirinya menjadi KSAD di Istana Negara, Jakarta, Rabu (29/11)..

"Kita lihat kepentingannya ya dan sebetulnya kan tahun berapa terakhir itu Kalimantan jadi 2. Nanti kepentingan provinsi tersebut apakah masih bisa ter-handle (tertangani) dengan 2-3 provinsi dengan satu Kodam, kita akan pelajari," papar Maruli

Diketahui, rencana penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) di 38 Provinsi di Indonesia sempat dibahas oleh Kementerian Pertahanan dan TNI AD. Salah satu alasannya, adanya penambahan daerah otonomi baru di Papua.

Maruli memaparkan rencana lain yang akan diusulkan terkait operasi militer di Papua.

Menurut dia, persoalan penanganan keamanan di Papua bukan hanya tugas TNI AD. Ia menjelaskan personel dari AD banyak yang gugur dalam operasi pengamanan di Papua.

"Kebetulan sempat bicara dengan bapak presiden bahwa pekerjaan untuk khususnya di Papua itu, bukan pekerjaan TNI AD saja atau TNI pada umumnya. Itu semua stakeholder harus bisa bekerja di sana," terang mantan Pangkostrad itu.

Maruli menekankan Indonesia cukup hebat mengenai gerilya. Tetapi, yang dibutuhkan di Papua, terang Maruli, adalah gerilya untuk melakukan pendekatan dengan rakyat Papua.

"Intinya perang gerilya adalah merebut hati rakyat. Jadi ini yang memang harus kita tingkatkan terus khususnya di Papua," paparnya.

Ia meyakini para personel di TNI AD punya skill untuk itu. Tetapi, perlu ada evaluasi. Ia mendorong para personel terus mengikuti latihan.