Karhutla Bromo Makin Parah, Puan Minta Pemerintah Fokus Padamkan Api

RAJAMEDIA.CO – Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur.
 

Kebakaran yang meluas hingga sekitar 520 hektare dan berujung pada penutupan total kawasan wisata Bromo dinilai menunjukkan kondisi serius yang membutuhkan penanganan terpadu.
 

Bromo Ditutup, Pemadaman Harus Maksimal
 

Puan menilai keputusan menutup seluruh akses wisata Bromo merupakan langkah tepat untuk memberikan ruang bagi petugas melakukan pemadaman sekaligus melindungi wisatawan.
 

“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (10/8/2026).

Ia meminta operasi pemadaman memiliki satu komando yang kuat, didukung personel dan peralatan memadai.
 

Menurutnya, setiap titik rawan juga harus terus diawasi agar api yang sudah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar.
 

Pemadaman Harus Berbasis Pemetaan
 

Puan meminta operasi darat dan udara diarahkan berdasarkan kondisi lapangan, termasuk pergerakan api, arah angin, vegetasi kering, serta kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi.
 

Kualitas udara dan potensi asap menuju permukiman juga harus dipantau secara berkala.
 

“Prioritas saat ini harus jelas: padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” tegasnya.
 

Pemulihan Bromo Tak Cukup Tanam Pohon
 

Puan mengingatkan pemerintah agar pemulihan kawasan Bromo tidak berhenti pada penanaman kembali vegetasi.
 

Pemerintah perlu memetakan tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, tanah, daerah tangkapan air, hingga kawasan rawan erosi.
 

Setiap tingkat kerusakan, kata Puan, membutuhkan pola pemulihan berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan.
 

Ekonomi Warga Bromo Jangan Terlupakan
 

Penutupan kawasan Bromo juga membawa dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
 

Puan meminta pemerintah segera menghitung dampaknya terhadap pelaku usaha yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata, mulai dari jip wisata, homestay, penginapan, kuliner, pemandu wisata, transportasi hingga UMKM.
 

“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” ujar Puan.
 

Jika penutupan berlangsung lama, pemerintah diminta memberikan dukungan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan.
 

Karhutla Kalteng Juga Jadi Sorotan
 

Puan juga meminta pemerintah memperkuat pemantauan karhutla di kawasan lain, termasuk Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang dilaporkan terus meluas dan mendekati permukiman warga.
 

Hingga Jumat (7/8), luas lahan terdampak karhutla di Palangka Raya mencapai sekitar 162,49 hektare.
 

Menurut Puan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi semata persoalan lingkungan ketika api mulai mengancam ruang hidup masyarakat.
 

“Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat,” jelasnya.
 

Pemerintah Diminta Perkuat Sistem Pencegahan
 

Puan menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara sistematis, bukan hanya ketika api sudah membesar.
 

Pemerintah perlu memperkuat pemetaan risiko, sistem deteksi dini, kesiapan personel, sumber air pemadaman, serta protokol pembatasan aktivitas di kawasan rawan kebakaran.
 

Untuk kawasan gambut, penanganan khusus juga diperlukan karena api dapat menjalar di bawah permukaan dan kembali muncul di titik lain.
 

Tiga Hal Harus Pulih Bersamaan
 

Puan menegaskan penanganan karhutla Bromo tidak boleh berhenti setelah api padam dan destinasi wisata kembali dibuka.
 

Menurutnya, ada tiga hal yang harus dipastikan berjalan bersamaan: api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar terlindungi.
 

Ia juga meminta pemerintah daerah menyiapkan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak asap, terutama anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga dengan gangguan pernapasan.
 

“Keselamatan warga tidak boleh baru menjadi perhatian ketika dampak kebakaran telah masuk ke permukiman,” tandas Puan.
 

RAJA MEDIA – Cepat, Tegas, Terpercaya.